POLISI NEWS | TAPTENG. Polemik mengenai status pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah kembali mencuat setelah sebuah pernyataan prematur yang menyebut proyek tersebut “mangkrak” beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan sebelum adanya klarifikasi resmi dari Bupati, sehingga memancing perdebatan dan memecah opini publik.
Seorang warga Tapanuli Tengah berinisial AD menilai bahwa pernyataan yang disampaikan melalui Facebook tersebut dapat menimbulkan kerenggangan di masyarakat, terutama karena disampaikan tanpa dasar informasi resmi.
“Inilah yang membuat perpecahan di Tapanuli Tengah. Bupati belum memberi pernyataan resmi, tapi sudah ada yang mengatakan bahwa proyek itu mangkrak. Masyarakat jadi bingung dan suasana semakin gaduh,” ujar AD saat dimintai keterangan.
Kronologi Kejadian
1. Sebuah unggahan di Facebook menyebutkan bahwa pembangunan Kantor Bupati Tapteng telah mangkrak.
2. Unggahan itu menyebar luas dan memicu komentar beragam dari masyarakat.
3. Sampai saat itu, belum ada pernyataan resmi dari Bupati terkait status pembangunan.
4. Masyarakat pun mempertanyakan dasar informasi dan meminta klarifikasi.
AD menilai pernyataan sepihak tersebut tidak hanya tidak tepat, tetapi dapat memperuncing perbedaan pendapat di masyarakat. Ia menilai bahwa pejabat publik harus memiliki sensitivitas ketika menyampaikan informasi di ruang digital.
“Jika informasi itu ternyata tidak tepat, seharusnya ada niat baik untuk menghapus unggahan itu. Bahkan meminta maaf kepada masyarakat adalah langkah yang paling terhormat,” ujarnya.
Etika Komunikasi Pejabat Dipertanyakan
Menurut AD, pejabat memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan ke publik sudah melalui verifikasi dan koordinasi yang benar. Jika tidak, masyarakat rentan menerima informasi yang tidak akurat.
“Apa pun yang disampaikan pejabat pasti dipercaya masyarakat. Jadi jangan tergesa-gesa memberikan pernyataan, apalagi kalau belum ada konfirmasi dari Bupati,” tambah AD.
Pengamat: Informasi Harus Konsisten
Pengamat komunikasi publik menyatakan bahwa inkonsistensi informasi dari pejabat pemerintah dapat mengganggu stabilitas opini publik. Dalam birokrasi, satu suara harus mewakili sikap resmi pemerintah daerah.
“Jika ada pejabat lain yang mendahului pernyataan resmi, masyarakat bisa salah menafsirkan,” ujarnya.
Bupati Belum Mengeluarkan Keterangan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Tapanuli Tengah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status pembangunan Kantor Bupati. Publik menunggu klarifikasi menyeluruh untuk meredam polemik yang berkembang.
Warga seperti AD berharap agar seluruh pejabat di Tapanuli Tengah lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga etika komunikasi di ruang digital demi menghindari perpecahan di tengah masyarakat.
Jurnalis | Tim Tapteng
