POLISI NEWS | KAB.CIREBON. Puluhan Warga dan Tokoh Masyarakat Desa Cipanas kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, datangi balai Desa guna Audensi untuk menuntut keterbukaan terkait anggaran desa dan tata kelola Desa tersebut.
Audensi ini merupakan kekesalan, kekecewaan masyarakat ada dugaan Dana Desa yang tidak transparan. dan banyak keluhan dari masyarakat untuk Kepala Desa yang sekarang ini masih menjabat Kuwu Maman. Kamis 06/11/2025.
Dalam audensi tersebut masyarakat mendatangi ke balai Desa di perkirakan kurang lebih 60 orang, yang ikut audensi yang dimulai, pukul 09.00 WIB.
Di ruang balai Desa terpantau dan terbuka ikut yang dihadiri Kepala Desa setempat bersama perangkat lainnya, Camat Dukupuntang bersama wakil, BPD, Ketua Forum Kuwu, Muspika dari Polsek Dukupuntang dan Koramil, yang ikut mengawal jalannya audensi.
Dalam audensi masyarakat meminta untuk keterbukaan dan banyak dugaan terkait anggaran Desa hanya data fiktif dan banyak masyarakat yang kecewa tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat, hanya segelintir orang Desa ketika ada realisasi anggaran Desa, saat awak media ini menyaksikan dan mendengarkan audensi.
Saat diwawancara Banu bersama masyarakat saat audensi menyampaikan ke awak Media,”Masyarakat ingin tiap blok ikut dilibatkan ketika ada kegiatan seperti Musrenbang, Musdes,tapi hanya BPD yang dilibatkan. Di mata pemerintahan Desa hanya cukup BPD yang mewakili ketika ada Musyawarah, sedangkan kapasitas BPD untuk mewakili masyarakat semua, tapi kenyataan tidak,” tuturnya.
Banu berharap untuk ke depan Pemerintah Desa dapat mengelola anggaran harus terbuka dan transparan serta efisien yang betul secara output agar bisa di rasakan oleh masyarakat.
Iya pun menegaskan untuk aparat Desa kalau ada oknum yang terungkap terlibat di hal pengguna anggaran Desa mereka harus tanggungjawab dan harus di selesaikan dijalur Hukum.
Kasja Sitompul menambahkan, terkait anggaran Desa, masyarakat ikut mengontrol dan mengawasi, semua data yang diterima tidak fix atau fiktif, kami cek di lapangan ada sebagian dibangun dan ada yang tidak.
“Seperti bak sampah dan sumur bor itu pertahun sudah ada anggaran, sedangkan di cek lapangan tidak ada di realisasikan, dan kami juga tidak mau sebagai masyarakat masalah ini harus dipertanggung jawabkan minta dikeluarkan SPJ untuk cek dilapangan bersama, “ujar Kasja.
Kepala Desa Maman saat di Wawancarai di ruang kantor nya ia bersama ketua forum Kuwu,tidak banyak berkomentar,ia hanya ngasih tau bahwa tidak bisa hari ini untuk menyelesaikan karena banyak sekali point point masyarakat yang di pertanyakan.kemuingkinan ada tahap ke dua audensi tetapi hanya beberapa masarakat perwakilan saja.
Terkait masyarakat meminta di buka dan meminta SPJ terkait anggaran Desa,kami pun tidak bisa memberi karena bukan wewenang kami.pungkas Kuwu Maman.
Jurnalis | Toto S
