POLISI NEWS | SUMENEP. Tragedi infrastruktur APBN kembali terungkap di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep. Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan sudah rusak parah alias “rontok” bahkan sebelum sempat ditempati oleh pejabat maupun staf.
Kondisi ini diperparah dengan hancurnya jalan akses dan Dermaga Desa Berakas yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2013 namun kini tak layak pakai.jugak seperti bersih palang pintu bukak tutup yang suda rusak alias ber patahan namun belum ada perbaikan Sampek saat ini 2026
Pantauan Polisi News di lapangan menunjukkan fakta memalukan: bangunan kantor Dishup mengalami keretakan struktural, atap bocor, dan plesteran dinding mengelupas secara masif. Ironisnya, fasilitas vital penunjang konektivitas antar-pulau di Raas ini justru menjadi monumen kegagalan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran APBN digelontorkan, tapi hasilnya nol besar. Kantornya hancur sebelum dipakai, dermaganya ambles, jalannya berlubang. Ini bukan sekadar (masalah kualitas), tapi indikasi kuat penyelewengan,” ujar tokoh masyarakat Raas yang enggan disebut namanya.
Fakta bahwa proyek-proyek strategis ini dibangun sejak 2013 namun kondisinya sedemikian rupa setelah lebih dari satu dekade, memicu dugaan adanya mark-up harga, penggunaan material substandar, atau kolusi antara kontraktor, konsultan pengawas, dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK). Di wilayah kepulauan seperti Raas, kerusakan infrastruktur bukan hanya soal kenyamanan, melainkan nyawa. Dermaga yang rusak membahayakan keselamatan penumpang kapal, sementara jalan yang hancur melumpuhkan distribusi logistik dan ekonomi warga.
Warga Raas mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, BPKP Perwakilan Jatim, serta Kejaksaan Tinggi Jatim untuk segera melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek APBN di Raas periode 2013-sekarang. Transparansi dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan laporan serah terima pekerjaan (BAST) harus dibuka untuk publik.
Jangan biarkan uang rakyat di daerah terpencil habis ditelan proyek fiktit atau berkualitas rendah. Jika dibiarkan, Raas akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan infrastruktur yang didanai oleh APBN itu sendiri. Polisi News akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan perbaikan nyata bagi warga Raas.
• Tim Investigasi
