POLISI NEWS | PANDAN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengajukan usulan strategis kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) agar pengerjaan Sabo Dam di Kecamatan Tukka dilakukan secara nonstop 24 jam.
Langkah taktis ini diambil untuk mengejar ketertinggalan progres fisik sekaligus memitigasi risiko banjir susulan yang kian mengancam permukiman warga akibat cuaca yang sulit diprediksi.
Usulan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyri Nasution, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satgas PRR di Kantor Bupati Pandan, Rabu (29/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Basyri menekankan bahwa metode kerja konvensional hanya pada siang hari dinilai tidak efektif mengingat urgensi perlindungan terhadap masyarakat yang terus mengalami kerugian materiil akibat luapan sungai dan material lumpur.
“Jika pengerjaan hanya dilakukan siang hari, kita kehilangan waktu berharga. Dengan sistem 24 jam, kita bisa mempercepat penyelesaian sebelum musim hujan puncak atau cuaca ekstrem berikutnya datang,” ujar Basyri.
Ia juga mendesak agar proyek Sabo Dam dijadikan prioritas utama dibandingkan infrastruktur fisik lainnya demi keselamatan publik.
Menanggapi hal itu, Kepala Posko Data Satgas PRR, Kolonel Tamimi Hendra Kusuma, memberikan respons positif dan berjanji akan meneruskan usulan teknis ini ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bahan evaluasi strategi percepatan.
“Kami membutuhkan update informasi yang akurat untuk menentukan langkah strategis selanjutnya,” kata Tamimi.
Di sisi lain, Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., memanfaatkan momentum rakor ini untuk memberikan peringatan keras terkait integritas pengelolaan anggaran pemulihan bencana. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan proyek, namun dengan syarat transparansi total.
“Berapa miliar pun anggarannya akan saya pertanggungjawabkan, sepanjang tidak ada unsur mens rea atau niat jahat yang merugikan keuangan negara,” tegas Masinton di hadapan jajaran OPD dan aparat keamanan.
Rakor strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Wakil Koordinator Wilayah Sumut Kombes Pol. Wahyu Widiarso, perwakilan BNPB, Danrem 023/Kawal Samudera, serta Dandim 0211/Tapteng.
Sinergi multipihak ini diharapkan dapat memangkas birokrasi sehingga bantuan dan infrastruktur mitigasi bencana dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tapteng.
• Makkinullah
