POLISI NEWS | ACEH TIMUR. Pemerintah Desa Keumuneng Dua telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) lebih cepat dibanding dengan desa yang lain di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur. Musrenbang ini dilaksanakan Selasa, 20 Desember 2022 bertempat di Balai Pertemuan Gampong Keumuneng Dua.
Musrenbang ini dihadiri oleh AKP Teuku Syahril, SE Selaku kapolsek Beserta Kanit intel Bripka Syukri Kec. Darul Aman, Tgk Iskandar Anggota DPRD Kab. Aceh Timur Dari Partai PNA, A Yusuf Rambe Selaku Bhabinsa Keumuneng Dua, Tgk Afandi Selaku PD Kec. Darul Aman Beserta Khalidun Selaku PLD Gampong Kemuneng Dua, Syarkawi Utusan Dari Kantor Camat Kec . Darul Aman, dan Ibrahim Majid Imam Mukim Pulo Blang, BPD Keumuneng Dua . beserta jajarannya, Lembaga Desa, elemen dan unsur masyarakat, dan tentunya Kepala Desa Keumuneng Dua beserta perangkat desa.
Rapat Musrenbangdes ini mengikuti peraturan menteri Dalam negeri nomor 114 tahun 2014 peraturan menteri Desa PPDT nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Musrenbangdes merupakan kegiatan musyawarah tahunan yang diadakan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembagunan Desa (RKPDes) yang disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun atau satu periode.
Jamaludin SE selaku Keuchik atau Kepala Desa Gampong Keumuneng Dua mengatakan, kami Jajaran Pemerintah Desa sangat berterima kasih seluruh peserta hadir dalam acara Musrenbangdes ini, Musyawarah rutin telah mendapatkan hasil final yaitu Dalam Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kesehatan, Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Penanggulangan Bencana hasil yang baik untuk kita ajukan dalam APBDes Tahun Anggaran 2023,
“Rencana program yang jadi proritas skala Gampong yang sudah kita Musyawarahkan semoga berjalan lancar dan menjadi tanggung jawab bersama untuk kemajuan Gampong Keumuneng Dua, “Ujar Keuchik Keumuneng Dua kepada awak media Polisi News.
Musrenbang ini melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan yang diajukan untuk tahun selanjutnya. Yang mana rencana pembangunan tersebut dibiayai oleh berbagai sumber dana baik itu ADD, Dana Desa,Bagi hasil Pajak Daerah Maupun Retribusi Daerah, dan sumber dana lainnya.
Jurnalis ǀ Tim Polisinews Aceh Timur
