POLISI NEWS | BANDA ACEH. Menjelang peringatan 23 tahun MoU Helsinki, aktivis HAM Aceh Razali (Nyakli Maop) mendesak Pemerintah Aceh dan pusat segera merealisasikan Jaminan Hidup (Jadup) serta rehabilitasi bagi korban banjir.
Ia juga menuntut penciptaan lapangan kerja konkret bagi masyarakat dan eks-kombatan GAM sebagai wujud amanat perdamaian yang belum tuntas.
“Kami sudah bosan menjadi penonton di negeri sendiri. Sebagai bangsa Aceh yang berkontribusi besar bagi NKRI, kami berhak menikmati hasilnya,” ujar Nyakli Maop di Banda Aceh, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan ini muncul karena masih banyak warga terdampak banjir yang bertahan di tenda darurat, sementara janji kampanye Gubernur Muzakir Manaf terkait modal usaha dan lapangan kerja belum terlihat implementasinya.
Nyakli Maop menekankan bahwa reintegrasi ekonomi adalah inti dari MoU Helsinki. Ia menilai kekayaan sumber daya alam Aceh harus dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya dinikmati segelintir elit.
Sinergi pemerintah daerah dan pusat diperlukan agar bantuan bencana tidak terhambat birokrasi dan program rekrutmen tenaga kerja dapat diakses secara adil oleh mantan pejuang maupun masyarakat umum.
Masyarakat kini menantikan langkah nyata percepatan penyaluran bantuan dan perluasan kesempatan kerja. Tanpa realisasi konkret, momentum 23 tahun perdamaian berisiko kehilangan makna substansialnya di mata warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
• Tim Jurnalis
