POLISINEWScom | LEBAK. Pembukaan workshop di aula Setda Kabupaten Lebak, dengan tema, Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun anggaran 2025 -2026.
Acara berlangsung hari kamis 12/2/2026, pukul 08.30 WIB hingga Selesai di Aula Multatuli Setda lebak jalan Alun- alun Timur No 8, Rangkas Bitung, Kab.Lebak Banten.
Acara workshop dihadiri oleh Instruktur Daerah Kabupaten Lebak, Kepala Bappeda, Kepala RKAD, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian pemerintah, Kepala DPMD, Camat se-kabupaten, unsur tenaga ahli, unsur pendampingan desa, Ketua APDESI, ketua Desa Bersatu. Ketua Papedesi, ketua ABPEDNAS. Ketua Korpri, Ketua paguyuban sekertaris Desa, ketua kasi pemerintahan Desa KB. Lebak, Ketua kasi Ekbang Desa, Ketua Kaur keuangan pemerintah desa, Ketua Paguyuban kaur umum pemerintah Desa..
Dalam sambutan Wabup Kabupaten Lebak Amir Hamzah menyampaikan, “Acara workshop ini saya buka semoga membawa Desa lebih maju lagi. Workshop juga punya peran strategis dalam pembangunan pengawasan Desa jadi ruang kelolah yang baik. Ini akan terwujud Desa yang mandiri dan menjadi semangat demi kemajuan kesejahteraan Desa, “ucapnya.
Diwaktu yang sama narasumber Anggota komisi XI DPD RI Habib Ali Alwi dan pimpinan BPKP Pusat dan Daerah mengatakan, “Kalau ada tekanan dari Kades jangan takut dengan adanya pengurangan Dana Desa karena dengan pengurangan Dana maka kewajiban kita juga sedikit gunakan Dana yang ada dengan bijak kelola secara baik dan laporkan hasil kerja apa adanya, “ucapnya.
Sementara ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Nenden Yuliana Kania Sari ,Saat dijumpai media menyampaikan adanya workshop ini menurut nya sangat positif Bukan hanya Bermanfaat Buat saya sebagai Bidang pengawasan Desa
Saja tapi Seluruh pengurus pembangunan Desa juga harus tau bagaimana cara pengembangan pengolahan keuangan Desa,
” Workshop juga menjadi evaluasi sekaligus penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan tingkat Desa kegiatan ini saya rasa sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa agar pembangunan transparan, akuntabel serta dengan prinsip tata kelola yang baik, “tutupnya.
