POLISI NEWS | JAKARTA. Rahmatullah., SH, Ketua Tim Hukum yang di Tunjuk oleh ketua Umum DPP Partai Ummat mengatakan “Partai Ummat menjadi Tergugat II Intervensi pada PTUN Jakarta atas gugatan dari 9 orang Penggugat”.
Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor perkara: 231/G/2025/PTUN.Jkt yang di tujukan kepada Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat dengan Nomor: M.HH-6.AH.11.03. tahun 2025 tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat.
Lanjut,,Alhamdulillah kita menang, sujud syukur. Kami sangat bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada Pak Rahmat dan tim yang sudah mengawal PTUN Partai Ummat.Jazakkalah khair, Ujar Ketua Umum DPP Partai Ummat Dr. Ing.H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.
Putusan tersebut di putuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2025, oleh Hariztov Aszadha., SH., MH. selaku Ketua Majelis, Gugum Surya Gumilar., SH., MH dan Ganda Kurniawan., SH., MH masing masing Selaku hakim anggota.
Mengadili,
I. Dalam Eksepsi
Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intertervensi mengenai Kewenangan Absolut mengadili.
II. Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biasa perkara sebesar Rp. 343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
Dalam kesempatan ini juga Tim Media menginformasi kepada Ketua Tim Hukum Rahmatullah,.SH, yakni Putusan tersebut terkait Eksepsi kewenangan Absolut di terima majelis Hakim,yang Artinya Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berhak mengadili sengketa atas Gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa Subtansi yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah mengenai Perselisihan Partai Politik Kewenangan Pengadilan Negeri.
Rahmatullah Sendiri adalah Advokat dari Lebak yang juga Aktif pada Bantuan Hukum Ormas Badak Banten DPD kabupaten Lebak-Banten,,ujarnya.***
Jurnalis | M. Juhri
