POLISI NEWS | ACEH TIMUR. Guru honorer di lingkungan madrasah di bawah jajaran Kementerian Agama Aceh Timur, kembali mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang hingga saat ini belum ada titik terang Sabtu 20 September 2025
“Kami berharap Pemerintah harus melihat Nasib kami yang sudah belasan tahun mengabdi mendidik anak bangsa. Kami butuh pengakuan dari pemerintah karena hingga tahun 2025 ini belum ada kejelasan tentang nasib kami,” ungkap salah satu guru honorer madrasah swasta di Aceh Timur, Jamaliah, S.Pd.i
Ironisnya, jelas Jamiah, tenaga honorer pada instansi dinas dibawah Pemerintah daerah saat sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harapan kita ke pemerintah untuk memperhatikan nasib guru honorer swasta dan mengangkat menjadi P3K sama halnya seperti sekolah negeri. Hal ini mengingat para guru honorer swasta sama-sama menjalankan tugas seperti layaknya guru di madrasah negeri. Dan masa kerja guru honorer swasta yang begitu lama, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan kesejahteraan guru honorer swasta selain dapat mengikuti PPG dan juga dapat mengikuti PPPK.
Saya mengajar sejak pertengahan tahun 2002 dapat SK 2003. Di tahun 2010 saya pernah mengumpulkan berkas namun ditolak karena madrasah swasta karena saat itu hanya SK madrasah negeri yang diterima, di tahun 2022 saya melamar PPPK namun gagal kendala di kartu K2 yang saya tak punya.Setiap P3K dibuka kami guru honorer swasta tetap melamar namun kami gagal dengan aturan pemerintah yang tidak memberi ruang kepada madrasah swasta untuk ikut P3K dan tidak memperhatikan nasib kami para guru honorer.terang jamaliah,
Pada tahun 2022 lalu, jelas Jamaliah, guru honorer madrasah swasta sudah beberapa kali menggelar pertemuan di Aula Kemenag dan Gedung DPRK Aceh Timur.
Bahkan, waktu itu pihak kanwil Kemenag Aceh juga turun mendengar aspirasi guru honorer madrasah swasta.
Setelah itu, pada tahun 2024 perwakilan guru honorer madrasah swasta pernah mendatangi Kemenag Aceh Timur untuk menanyakan informasi agar bisa ikut tes PPPK.
“Namun lagi lagi kami kecewa karena tidak ada solusi,” ungkap Jamaliah.
“Sudah bertahun tahun kami mengabdi untuk mendidik anak bangsa dan negeri ini namun belum ada yang peduli nasib kami dan kami selalu dianaktirikan oleh pemerintah,” ungkap Jamaloah, S.Pd.i Guru Mts Bahari lhung SA, Kec. Madat, Aceh Timur.
Jamaliah, berharap Kanwil Kemenag Aceh, merespon dan mencari solusi terkait nasib guru honorer madrasah swasta di Aceh Timur ini.
“Kami perlu perjelaskan status kami banyak diantara guru guru swasta yang sudah pindah ngajar ke sekolah sekolah dinas, bahkan 2 tahun mengajar sudah terpanggil ikut PPG di dinas,” ungkap Rahmati yang sudah belasan tahun mengajar di madrasah swasta.
Jurnalis | Khairul
