POLISINEWS.com | TAPTENG. Di Dusun Untemungkur, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sejarah baru tertulis pada Jumat, 7 Mei 2026. Setelah delapan dekade Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, masyarakat pelosok ini akhirnya merasakan sentuhan pertama aliran listrik — sebuah momen yang bukan sekadar teknis, melainkan simbolik: kehadiran negara yang lama tertunda, kini datang membawa cahaya.
Peresmian jaringan listrik desa dilakukan langsung oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dalam suasana haru-biru yang sulit dilupakan. Di tengah derai air mata warga yang tak percaya, sang bupati menegaskan, “Ini bukan sekadar kabel dan trafo. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih adil, lebih terang, dan lebih manusiawi.”
Dalam sambutannya, Bupati Masinton menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen pemerataan pembangunan, serta PLN UP3 Sibolga yang menjadi ujung tombak eksekusi program “Listrik untuk Desa Tertinggal”.
“Cahaya ini harus menjadi penerang bagi pendidikan anak-anak kita, penggerak ekonomi lokal, dan pembuka akses terhadap dunia digital. Jangan biarkan lagi ada dusun yang hidup dalam kegelapan sementara kota-kota besar bersinar gemerlap,” ujarnya tegas.
Pemerintah Kabupaten Tapteng pun menegaskan komitmennya: tidak akan berhenti sampai semua dusun dan desa di wilayahnya tersentuh listrik layak. Bukan lagi janji, tapi agenda prioritas yang akan terus diperjuangkan hingga tuntas.
Manager PLN UP3 Sibolga, Bachtiar, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari alokasi tambahan anggaran tahun 2025 dari pemerintah pusat. Di Tapteng alone, PLN telah membangun:
Jaringan Tegangan Menengah (JTM): 14,14 km.
Jaringan Tegangan Rendah (JTR): 11 km.
Trafo distribusi: 5 unit, total kapasitas 300 kVA.
Ia juga mengungkapkan fakta penting: usulan pembangunan listrik desa ini diajukan secara resmi pada 27 April 2026 oleh Plh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tapteng, Ernita Naibaho, S.Gizi, M.Kes., bersama Plh Kadis Kominfo, Budi Joniar H Siahaan, SE, MM. Proposal itu disambut cepat oleh PLN — bukti bahwa kolaborasi antara pemda dan BUMN bisa menghasilkan perubahan nyata jika didorong oleh niat politik yang kuat.
Namun, yang paling menyentuh adalah ucapan tokoh masyarakat setempat, Saroha Hutagalung, yang suaranya bergetar saat berbicara:
“Selama 80 tahun, kami hidup tanpa listrik. Baru kali ini seorang bupati datang sendiri ke pelosok, melihat kondisi kami, lalu membawa cahaya. Ini bukan sekadar listrik PLN ini adalah penghormatan.”
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Tapteng Disman Sihombing, unsur Forkopimda Kecamatan Kolang, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, serta ratusan warga yang memadati lokasi peresmian — termasuk perwakilan Polsek setempat, yang turut memastikan keamanan dan kelancaran acara.
Acara ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis saklar listrik kepada perwakilan warga — sebuah gestur sederhana, namun sarat makna: negara hadir, bukan hanya lewat pidato, tapi lewat kabel yang menyala.
Kehadiran listrik di Untemungkur bukan sekadar pencapaian infrastruktur. Ia adalah cerminan dari ketertinggalan struktural yang selama ini diabaikan — dan sekaligus bukti bahwa perubahan bisa terjadi ketika pemimpin berani turun ke lapangan, mendengar suara rakyat, dan bertindak tanpa menunggu sempurna.
Bagi Tapteng, ini adalah langkah kecil menuju keadilan energi. Bagi Indonesia, ini adalah reminder: merdeka itu bukan hanya soal bendera berkibar, tapi juga soal lampu menyala di setiap rumah, bahkan di pelosok paling terpencil.
Jurnalis | Makkinullah
Untuk Indonesia yang terang, merata, dan maju
