POLISI NEWS|KAB. MAJALENGKA. Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait, pernyataan dari pihak kuasa hukum Aop Ropiki Iskandar, M.PD.I yakni Ripan Nurdianto, S.H & Partners. Yang menerangkan bahwa dari upaya proses gugatan di Bawaslu Majalengka telah menghasilkan Putusan Bawaslu nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.21/11/2024″.
Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa pihak PPK Sukahaji dinyatakan bersalah telah melakukan penggelembungan sampai 1.945 suara.Dari hasil praktek yang dilarang yakni dengan modus mencuri suara caleg lain.Dan menyulap suara blangko atau suara tidak sah dirubah keterangannya menjadi sah. Kemudian ditambahkan kepada suara caleg nomor urut 04 atas nama Deny Lukmanul Hakim, S.T. Dari suara asli 926 menjadi 2.871 suara.
Untuk melengkapi informasi pihak media mendatangi kediaman Deny dan bertemu dengan isterinya. Kemudian awak media memberikan surat konfirmasi yang ditujukan kepada Deni( 24/03/24.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian pada sore hari media menerima chatting WhatsApp (WA) dari nomor 0895 3389 163xxx dengan ucapan.
Selamat malam ijin pa, Pa Deny baru sampai rumah menerima surat.
Ijin menyampaikan, terimakasih bahwa surat sudah diterima pa Deny. Belum berkenan untuk memberikan konfirmasi terkait surat tersebut dikarenakan sedang menjalani proses di Internal Partai.
Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pemilu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada DPD partai PAN Kab. Majalengka. Terimakasih, “demikian isi chat WA tersebut.
Selanjut awak media menghubungi ketua DPD Partai PAN kabupaten Majalengka,Rona Firmansyah. Melalui telepon WhatsAppnya dengan nomor 0811.2371 xxx 1 April 2024.
Kemudian H. Rona Firmansyah menjelaskan, bahwa selaku ketua partai.Ia sudah mengambil sikap dengan cara bijak.
“Kebetulan sekarang suasana menjelang akhir bulan romadhon dan kebiasaan saya beri’tikaf di mesjid, jadi mohon maaf saya tidak bisa bertemu dan cukup kita komunikasi lewat telepon saja,”ujar H. Rona.
Dikatakannya,membahas terkait apa yang telah terjadi sekarang, ini adalah permasalahan di dalam partai kami. Karena menurutnya,yang berseteru keduanya adalah Caleg partai PAN dan juga di dapil yang sama.
“Maka saya dan pengurus lainnya sudah mendengar alasan dari kedua belah pihak.Pak Deny selaku yang dituduh melakukan kesalahan sudah kami panggil dan mendengar penjelasannya juga pak Aop. Sudah kami dengarkan apa alasan yang dituduhkan bahkan kami sudah mengantar pak Aop ke tingkat lebih tinggi yaitu Dewan kehormatan,”lanjut H.Rona.
“Namun kami menghormati apa yang menjadi putusan Bawaslu Majalengka. Pihak PPK Sukahaji dan pihak KPU kabupaten Majalengka. Jadi apa yang menjadi keputusan terkuat kami tetap menghormatinya,”tegas H.Rona.
Untuk memastikan jawaban tanggapan terkait permasalahan ini, senin 20/05/24 pihak media.Kembali mengirimkan surat konfirmasi kepada ketua DPD Partai PAN kabupaten Majalengka Rona Firmansyah dengan nomor, KFR-JKIV-II-085-2024. Juga kepada Deny Lukmanul Hakim, S.T. dengan nomor surat, KFR-JKIV-II-086-2024.
Namun hingga berita ini diterbitkan,keduanya memilih untuk tidak menjawab surat konfirmasi dari wartawan.
Asal mula permasalahan tersebut bisa terkuak kepermukaan dan menjadi viral. Dikarenakan adanya sebuah video yang menampilkan kericuhan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara yang digelar KPU Majalengka di Hotel Putra Jaya, Minggu malam (03/03/2024).
Vidio tersebut memunculkan stigma negatif terhadap Bawaslu Majalengka. Yang mana didalam Video tersebut, ada seseorang yang mengatakan bahwa pihak Bawaslu kabupaten Majalengka.Diduga telah menerima sejumlah uang yang kemudian dibenarkan oleh salah seorang caleg DPRD kabupaten Majalengka dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil IV, yakni Deny Lukmanul Hakim, S.T.
Ketika sejumlah awak media menanyakan terkait vidio yang telah menyebar dan didalam vidio tersebut pihak pihak Bawaslu.Diduga telah menerima uang dari seorang caleg.
Akan tetapi pihak Bawaslu Majalengka sendiri membantah adanya rumor didalam vidio tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh ketua Bawaslu Majalengka,Dede Rosada melalui ketiga perwakilannya yakni,Ayub Fahmi selaku kordiv hukum dan penyelesaian sengketa,Ardiri Edi Sabaraha kordiv penanganan pelanggaran dan Nunu Nugraha kordiv SDMO dan Diklat
Ketiga anggota komisioner Bawaslu Majalengka tersebut dengan tegas membantah.Pihaknya tidak pernah merasa menerima uang dari Deny.
Bahkan hal ini dibuktikan pihaknya mengeluarkan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.21/11/2024, yang ditetapkan pada hari Jum’at tgl 01 Maret 2024.
Jurnalis | Bisri
