Batam – Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto, secara resmi membuka kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik (KIP), Klasifikasi informasi dikecualikan, yang bertempat di Ballroom Hotel Pasific Kota Batam, Rabu.(08/03)
Dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno, Wakil Ketua KIP Ferry M Manalu,S.Sos., MM dan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K.,M.Si.
Dalam sambutan Kadiv Humas Polri, Kabag Anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno menyampaikan, “Program prioritas kapolri saat ini yaitu Prediktif Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI), salah satu program yaitu pemantapan informasi publik dan pemantapan kualitas pelayanan publik, mengingat polri sebagai badan publik berkewajiban untuk menampilkan sosok polri yang responsif dan humanis kepada masyarakat.”
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan organisasi publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi publik antara lain menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang di bawah kewenangannya baik secara berkala dan serta merta kepada masyarakat ataupun badan hukum yang membutuhkan informasi dengan prinsip mudah, cepat, dan biaya ringan,” ucap Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno.
Kabag anev Ro PID Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno Juga mengatakan, “Apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 maka akan berdampak adanya keberatan pada tingkat PPID dan sengketa informasi di Komisi Informasi Publik. Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi juga mempunyai hak menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 14 Tahun 2008.”
Salam sambutan Wakil Ketua KIP Ferry M Manalu,S.Sos., MM mengatakan, “Komisi informasi publik menyambut baik kegiatan yang dilaksanan Divisi Humas Polri yang bekerjasama dengan Polda Kepri, ini merupakan langkah yang diinginkan Komisi Informasi Publik (KIP). Karena, ketika ada sengketa informasi ini akan menjadi senjata kita untuk memberikan atau menolak untuk bisa menghadapi pemohon. Salah satu perintah dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Untuk mendorong badan publik, salah satunya Polda atau Polri untuk melakukan uji konsekuensinya tanpa adanya di dahului dengan sengketa.”
Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto menyampaikan sambutan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman, M.Si mengatakan, “Terimakasih kepada Divisi Humas Polri kepada seluruh anggota dan seluruh jajaran. Kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik, Klasifikasi informasi dikecualikan harus dilakukan guna mengetahui implementasi dari ditetapkannya suatu informasi yang dikecualikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Polda Kepri dan Jajaran.”
“Humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri maupun terhadap informasi up to date yang diminta oleh masyarakat, “ngkap Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto.
“Dengan mengucapkan Basmallah, pada hari ini Rabu, 9 Maret 2022 pukul 09.40 WIB secara resmi kegiatan Bimtek dan Pengujian konsekuensi informasi publik, Klasifikasi informasi dikecualikan saya buka.” ucap Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto.
Saat ditanya oleh awak media Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K.,M.Si mengatakan, “Kegiatan yang dilaksanakan oleh Divhumas Polri dan Polda Kepri merupakan langkah penghormatan, penghargaan terhadap amanat undang – undang KIP,” ujarnya.
“Ada informasi ataupun data tertentu yang tidak bisa kami buka ke publik, untuk dasar atau legitimasi kami tidak dapat membukanya karena harus dilakukan uji konsekuensi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Komisi informasi Publik.”tegas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, S.I.K.,M.Si
“Hasil dari uji konsekuensi ini akan kami konfirmasikan dan dikordinasikan dengan Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri untuk mendapatkan Review. “tutup Kabid Humas Polda Kepri.
Jurnalis | Humas Polda Kepri
