POLISI NEWS | SUBULUSSALAM. Ratusan unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (Ampes) demo di Kantor Walikota dan DPRK Subulussam terkait tenaga honorer yang di rumahkan, Senin (07/02/2022).
Pasca keluarnya surat dari pemerintah kota subulussalam yang bernomorkan 560/ 732 2021 yang di tanda tangani oleh bapak wakil Walikota Subulussalam yang menyatakan bahwa, pemerintah sedang melakukan evaluasi, maka seluruh tenaga honorer administrasi (kontrak) agar di numahkan dengan sampai menunggu keputusan berikutnya.”
Pasca penetapan pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan saat ini belum ada penjelasan terkait status para tenaga honorer (kontrak) yang sangat merugikan bahkan terkesan mengabaikan apa yang terjadi pada saat ini.
Dalam pernyataan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (Ampes) bahwa pemerintah terkesan seperti acuh tak acuh perihal kondisi masyarakatnya atapun rakyatnya yang terkena imbas dari kebijakannya tersebut.
“Pemerintah Kota Subulussalam sepertinya sengaja memperlihatkan ketidakmampuannya dalam mengelola roda pemerintahan yang baik dan benar,” ujar Hasbi Bancin, selaku Ketua Ampes.
“Pemerintah Kota Subulussalam saat ini mengorbankan para tenaga honorer di tengah defisit yang semakin membengkak hingga diatas 100 Miliar,” lanjutnya.
Pengunjuk rasa dalam orasinya mendesak Walikota Subulussalam agar segera memperjelas status dari pada tenaga honorer yang sudah di rumahkan. Dan mendesak Walikota Subulussalam agar terbuka kepada masyarakat kota Subulussalam tentang persoalan tenaga honorer yang di rumahkan saat ini.
Jurnalis | Baharuddin Berutu
