POLISI NEWS.COM | KAB. CIREBON. Mencuatnya isu dugaan uang pelicin sebesar Rp55 miliar dalam pembahasan APBD 2026. Menuai reaksi keras dari ketua LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Kabupaten Cirebon Jawa Barat Kasudin alias kuwu Bagreg.
Ia menantang pihak legislatif untuk berani menandatangani fakta integritas guna membuktikan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya sebatas isu yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, klarifikasi tidak cukup hanya dengan pernyataan lisan. Diperlukan langkah konkret dan terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang jelas.
“Kalau memang tidak ada keterlibatan atau pelanggaran, kenapa tidak berani menandatangani fakta integritas? Ini justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat,” tegas Bagreg yang disampaikan saat demontrasi didepan kantor DPRD kabupaten Cirebon,Kamis (9/4/2026).
Ia juga menilai, sikap terbuka dari pihak legislatif menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang berkembang. Dengan adanya fakta integritas, diharapkan isu terkait angka Rp55 miliar tersebut dapat terbantahkan secara transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, pihaknya turut mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cirebon agar bersikap terbuka kepada publik, khususnya terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Transparansi dinilai penting untuk memastikan tidak adanya intervensi dari pihak legislatif dalam proses penganggaran.
“Ke depan kami ingin Kabupaten Cirebon benar-benar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, semua pihak harus berani terbuka, termasuk dalam proses lelang melalui LPSE,” ujarnya.
Ia berharap keterbukaan dari OPD, termasuk dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, dapat membantu mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dengan adanya dorongan tersebut, masyarakat kini menanti langkah konkret dari legislatif maupun OPD Kabupaten Cirebon dalam menjawab isu yang berkembang, sekaligus membuktikan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Jurnalis | Toto Sumanto
