POLISI NEWS | NTT. Dugaan pelanggaran UU KIP dalam pembangunan jalan rabat beton di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus menjadi sorotan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat setempat mulai curiga adanya proyek siluman dan tindak pidana korupsi dalam pengerjaan pembangunan jalan tersebut. Selasa (19/12/2023).
Berdasarkan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan 70 Tahun 2012, setiap proyek fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek, menginformasikan jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, nilai kontrak, dan jangka waktu pekerjaan. Namun, dalam kasus pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter lebih yang berlokasi di Ponas, Desa Sono, papan nama proyek tidak dipasang sehingga masyarakat kebingungan dan tidak tersampaikan informasi yang jelas.
Dugaan proyek siluman juga beberapa kali disinggung oleh masyarakat setempat karena pengerjaan pembangunan jalan yang baru terlihat pada awal Desember 2023 sedangkan pelaksanaannya dimulai pada Oktober 2023 dan terlihat dislokasi baru dikerjakan beberapa meter saja. Masyarakat merasa curiga dan menilai terdapat pengurangan material proyek pembangunan jalan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala desa dan aparat pembangunan juga menjadi sorotan serius karena diduga terlibat dalam mark up anggaran proyek. Hal ini mendorong Inspektorat dan aparat penegak hukum TTS untuk turun tangan melakukan penelusuran dan penegakan hukum.
Menurut Dan Korps Komando Daerah Lembaga Investigasi Negara Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Djibrael Kadja Ludji, mengatakan bahwa pemerintah Desa Sono sepatutnya memasang papan nama proyek sesuai amanah UU KIP. Dia juga menekankan bahwa Inspektorat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan menegakkan hukum dengan melakukan pengawasan dan pengusutan tuntas atas dugaan pelanggaran tersebut.
Pihak berwenang harus memastikan agar proses pengerjaan pembangunan jalan rabat beton di Desa Sono dilakukan dengan transparansi dan jujur. Inspektorat dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proyek di Desa Sono dilakukan sesuai dengan aturan hukum, transparansi, dan keadilan untuk masyarakat.
Selain itu, pihak pemerintah provinsi juga harus turun tangan dalam mengawasi proyek di daerah-daerah, termasuk Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pemerintah provinsi harus menjamin bahwa proses pengadaan proyek di daerah dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek agar masyarakat sadar dan terlibat secara aktif dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek.
Kesimpulannya, penting bagi pihak pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan hukum dalam pelaksanaan proyek fisik yang dibiayai oleh negara. Inspektorat dan aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan jujur serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Jurnalis | Roy Saba
