Kegiatan ini berdampak buruk terhadap lingkungan karena penggunaan bahan kimia berbahaya dan merugikan negara hingga milyaran. Aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal diwilayah kecamatan cibeber kabupaten Lebak Provinsi Banten tepat nya di lokasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak semakin menjadi,Gerakan Hak Asasi
Manusia Nusantara Gerhamtara Lebak Amri, sangat menyayangkan dengan adanya penambangan emas yang diduga liar atau Ilegal diwilayah Taman Nasonal Gunung Halimun Salak seolah Petugas Keamanan atau pihak kehutanan Tutup mata,denga ada nya penambangan emas secara liar kehawatiran yang mendalam bagi masyarakat sekitar akan terjadi nya Longsor banjir sedangkan daerah tersebut adalah daerah yang rawan akan longsor,kami akan mendesak aparat kepolisian agar bertindak tegas menutup dan memproses para pelaku Pengusaha
Pengolahan Emas yang diduga ilegal dengan adanya pengolahan emas yang menggunakan zat kimia berbahaya jelas mencemari lingkungan, dikutip dari Padli yanto Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan meningkatnya perkembangan dunia maka eksploitasi sumber daya alam (sumber daya mineral/bahan galian) juga terus meningkat, salah satunya bahan galian golongan B (bahan galian vital), yaitu emas. Usaha pertambangan emas termasuk dalam usaha pertambangan mineral logam berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan setelah memiliki izin usaha pertambangan berupa kuasa pertambangan atau kontrak karya yang dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan jenis tingkatannya masing-masing. Dimana penerbitan izin pertambangan sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Merkuri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan salah satu bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
Tidak terkendalinya penggunaan merkuri dalam aktifitas pertambangan emas skala kecil berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia, kerusakan lingkungan hidup dan makhluk lainnya. Dikarenakan banyaknya usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah-langkah pengurangan dan penghapusan merkuri, pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan tanah, penyimpanan stok cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi merkuri.
Wewenang pengawasan terhadap pemakaian merkuri telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan menjadi urusan Peme.
Jurnalis | Dani Saeputra
