POLISI NEWS | JAKARTA. Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung turut menyoroti perkembangan dinamika sosial, hukum dan politik nasional yang memanas di Tanah Air beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, Founder Nasky Milenal Center mengajak tokoh lintas agama, pemerintah, aparat keamanan, maupun massa aksi, elit partai politik dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan dialog yang objektif dan konstruktif mengatasi persoalan kebangsaan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus konsisten menjaga persatuan dan ketertiban serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah, serta berkomitmen menciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif,” ujar Nasky dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Nasky, Alumni Indef school of potical economy Jakarta, mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional, namun harus berjalan damai tanpa provokasi dan kekerasan. “Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menurutnya, provokator maupun kelompok yang menunggangi aksi hanya akan mencederai nilai demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin, tapi pelanggaran hukum harus ditindak tegas. Mari semua pihak menjaga ketertiban, menghormati hak sesama, serta tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Kami mengajak masyarakat untuk kembali bersatu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan, persatuan adalah benteng utama keutuhan NKRI. “Bhinneka Tunggal Ika harus jadi semangat bersama. Mari tinggalkan perbedaan, satukan energi untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” katanya.
Dia juga menyampaikan, duka cita mendalam atas wafatnya pengemudi ojol AK, beberapa korban lainnya dan juga aparat keamanan dalam insiden yang terjadi selama gelombang aksi. Nasky menyatakan, Sebagai bagian dari elemen Pemuda Indonesia secara tegas menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan tindakan destruktif yang menciderai semangat demokrasi dan merugikan masyarakat luas.
“Secara tegas kami menolak segala bentuk kekerasan, penjarahan, dan aktivitas destruktif lainnya. Sebab segala bentuk tindakan provokatif, destruktif, maupun perusakan fasilitas umum dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas serta menciderai esensi dari demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.
Diakhir keterangannya, Publik mendukung penuh langkah-langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan. Dan juga mengapresiasi respons cepat dan terbuka Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam menyampaikan sikap resmi melalui siaran pers kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dinilai sebagai wujud komitmen Polri terhadap prinsip keterbukaan dan perlindungan hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi mereka.
“Kami juga mengapresiasi respons dan tanggungjawab Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan dalam siaran pers oleh Kapolri atas tuntutan elemen masyarakat sebagai bentuk komitmen institusi Polri terhadap jalannya demokrasi dan supremasi hukum,” tutupnya.
Jurnalis | Redaksi
