POLIISI NEWS | CIREBON. Sebanyak 16 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di lingkungan Pemkab Cirebon, telah mengisi posisi baru. Mereka dirotasi pertengahan Juli lalu.
Publik masih bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diharapkan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, diperiode keduanya ini? Pasalnya, yang dirotasi tidak semua. Ada beberapa pejabat eselon II yang masih dipertahankan.
Sebut saja seperti Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), H Ronianto SPd MM. Kemudian, Direktur RSUD Arjawinangun, dr Bambang Sumardi. Kadisnaker, Novi Hendriyanto dan Kadisperindag, Dadang Raiman.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Kesbangpol, Ita Rohpitasari. Inspektur, Iyan Ediyana. Kadisdukcapil, Iman Supriyadi. Kasatpol PP, Imam Ustadi. Kepala BKPSDM, Hendra Nirmala.
Yang menjadi sorotan ketika posisi Sekda, yang sebelumnya diduduki Hilmy Riva’i malah di kosongkan. Diisi oleh penjabat (Pj). Padahal diperiode pertamanya, Imron sampai “menggered” Hilmy Riva’i ke lingkungan Pemkab Cirebon.
Padahal, karir Hilmy, berangkat dari Kementerian Agama. Sama seperti Imron. Sebelum masuk ke politik dan terpilih menjadi Bupati, Imron berkarir di Kementerian Agama.
Selain Sekda, posisi DPUTR juga dikosongkan ditengah hantaman kritik tajam yang terus menghujam.
Jejaring Medsos pun isinya penuh dengan narasi negatif. Sampai-sampai video Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono pun diparodikan. Ono terus “dirujak” netizen. Juli..Juli…juli ! Ya, itu terkait jawaban Ono ketika ditanya warga berkaitan dengan perbaikan jalan.
Pertanyaannya apakah rotasi yang dilakukan karena pejabat sebelumnya dianggap tidak loyal, tidak memiliki kemampuan sesuai dengan yang diinginkan?
Ketika dikonfirmasi, jawaban yang disampaikan Imron, masih datar. Tidak menjawab inti dari yang tanyakan. “Namanya rotasi dan mutasi jabatan itu hal biasa. Wajar. Kemarin, rotasi yang kami lakukan karena ada beberapa pejabat yang pensiun. Ada kekosongan,” katanya.
” Tidak ada unsur yang lain. Di pemerintahan rotasi dan mutasi itu hal biasa saja. Lumrah,” katanya.
Menurutnya rotasi bagi eselon II kemarin, itu setara. Berbeda ketika rotasi bagi eselon III atau IV. ” Tinggal diputer saja. Beda kalau rotasi mutasi atau promosi bagi eselon III maupun IV. Ada penilaian. Ini cocok disini, dia cocok disana,” tuturnya.
Lalu, kenapa DPUTR malah dikosongkan? Padahal sekarang publik sedang menyorot kinerja bupati terkait jalan rusak yang belum terselesaikan.
“Sebenarnya tidak ada istilah dikosongkan. Kan ada Plt nya. Ada Pj nya. Jabatannya saja yang dikosongkan. Kalau pejabatnya sih ada. Hanya belum definitif saja. Artinya tidak menghambat pekerjaan. Kerjaannya di dilaksanakan oleh Pj,” tukasnya.
Sebagai pengingat, pertengahan Juli kemarin, sebanyak 16 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Cirebon dirotasi. Posisi Sekda masih kosong. Kalaupun ada, statusnya sebagai penjabat (Pj). Bukan Sekda definitif.
Selain Sekda, tiga jabatan lainnya juga masih kosong, yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), diisi Plt dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Direktur RSUD Waled.
Kemudian posisi yang dikosongkan itu, sebenarnya untuk siapa? Apakah ada figur yang sudah disiapkan? Lalu siapa sebenarnya yang sedang ditunggu Imron?
Menunggu Gebrakan Imron
Diluar itu, masyarakat Kabupaten Cirebon sedang menanti gebrakan nyata dari Bupati Cirebon. Di periode keduanya, belum tampak langkah strategis atau program unggulan yang menonjol dari sang bupati.
Aktivis Cirebon, Zeki Mulyadi mengatakan masyarakat membutuhkan arah dan langkah nyata dari kepemimpinan Imron. Ia menilai, belum ada kebijakan signifikan yang terlihat bisa mendorong kemajuan daerah secara konkret.
“Di periode kedua ini, masyarakat menunggu apa yang akan dilakukan Bupati Imron. Sampai hari ini, belum ada gebrakan yang bisa dijadikan tolak ukur arah pembangunan ke depan,” katanya, dilansir media rakyatcirebon.id.
Kang Zeki–sapaan untuknya menambahkan, periode kedua seharusnya menjadi ajang pembuktian. Momentum untuk menuntaskan visi dan misi yang belum tercapai pada periode sebelumnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak terjebak pada rutinitas administratif tanpa terobosan berarti.
“Ini bukan soal popularitas, tapi soal dampak langsung terhadap masyarakat. Perlu ada program yang menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Sektor-sektor strategis seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan kini tengah menjadi sorotan. Jalan rusak terjadi dimana-mana. Namun, belum jelas, sejauh mana keberpihakan Imron terhadap jeritan warganya itu. ***
