POLISI NEWS | ACEH TIMUR. Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Hendrika Saputra dengan tegas menyuarakan tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Aceh, serta seluruh kepala daerah di Aceh agar seluruh masyarakat yang terdampak bencana banjir di Aceh, tanpa terkecuali, mendapatkan bantuan negara.
Ketua JWI menegaskan bahwa korban banjir tidak hanya mereka yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat, tetapi juga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, khususnya para pedagang kecil di perkotaan dan pedesaan yang kehilangan modal usaha, barang dagangan, serta tidak bisa bekerja selama hampir satu bulan pasca bencana.
“Jangan hanya masyarakat yang rumahnya hilang atau korban meninggal dunia saja yang diberi bantuan. Banyak pedagang, buruh, dan masyarakat kecil yang tidak bisa mencari nafkah hampir satu bulan lebih. Mereka juga korban banjir dan berhak mendapat bantuan negara,” tegas Ketua JWI kepada media.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua JWI juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menolak bantuan dari luar negeri, dengan alasan Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri.
“Presiden sudah menyatakan menolak bantuan luar negeri. Maka kami ingin melihat sejauh mana negara hadir dan mampu membantu rakyatnya sendiri. Jangan sampai rakyat Aceh justru ditelantarkan,” ujarnya.
JWI menyatakan akan mengawal ketat proses pendataan dan penyaluran bantuan, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga ke bawah melalui gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga kepala dusun. Ia menegaskan bahwa bantuan ini adalah uang negara, bukan bantuan pribadi aparatur desa.
“Kami minta jangan ada satu pun masyarakat terdampak banjir yang tidak menerima bantuan. Ini uang negara, uang rakyat, bukan milik kepala dusun atau kepala desa,” katanya.
Ketua JWI juga mendesak para keuchik (kepala desa) agar mendata seluruh korban banjir sesuai tingkat kerugian, baik besar maupun kecil.
“Jangan sampai muncul kesan, kalau rumah hanyut atau ada korban meninggal baru dapat bantuan. Apakah rakyat harus membakar atau menghancurkan rumahnya dulu agar diperhatikan negara?” kritiknya keras.
Ia menambahkan, banyak warga yang dalam kondisi trauma dan kebingungan pasca bencana, sehingga tidak sempat mendata secara rinci harta benda yang hilang. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak mempersulit mekanisme bantuan.
Menutup pernyataannya, Ketua JWI menyentil wacana pemerintah Aceh terkait berbagai agenda besar, sementara masyarakat korban bencana masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Kalau rakyat Aceh yang tertimpa musibah saja tidak mampu dibantu secara maksimal, lalu di mana wujud janji negara yang katanya mampu dan mandiri tanpa bantuan luar negeri?” pungkasnya.
Jurnalis | Khairul
