POLISI NEWS | JAKARTA. Kabag Penum Divhumas POLRI menyampaikan informasi terkait hasil pelaksanaan sidang KKEP kasus DWP.. Selasa, 12/1/2025.
Divpropam Polri telah melaksanakan sidang etik profesi terkait dengan perkara DWP 2024 terhadap 20 terduga pelanggar, dimana 3 terduga pelanggar diputuskan PTDH dan 17 terduga pelanggar diputuskan demosi selama 5 hingga 8 tahun diluar fungsi penegakan hukum.
Sesuai dengan komitmen polri, terkait dengan penanganan kasus DWP 2024. Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar dengan menggelar sidang etik yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara simultan serta berkesinambungan yang segala prosesnya dipantau langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah dilakukan pendalaman kembali, hari ini kami sampaikan hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar HJS pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 13.00 wib s.d. 15.00 Wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ gedung promoter Lantai 1 PMJ.
Komisi terdiri dari :
1. Ketua Komisi AKBP Drs Gunawan, S.H.,M.H.,(Ka SPKT PMJ);
2. Wakil Ketua Komisi AKBP Dr. H. Budi Setiadi, S.H.,M.Hum., M.Sos. (Kasubbidwabprof Bidpropam PMJ);
3. Anggota Komisi Kompol Agus Khaeron, S.H (Kaurbinetika Bidpropam PMJ).
Jumlah saksi sebanyak 5 orang.
Wujud perbuatan:
Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap WNA dan WNI dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/pelepasannya
Pasal yang dilanggar :
Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 5 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
PUTUSAN Sidang KKEP :
1. Sanksi etika yaitu:
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;
2. Sanksi Administratif berupa;
a. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yg sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 20 Desember 2025 s/d 08 Januari 2025, Patsus putusan 10 hari tertanggal mulai tanggal 18 Jan s/d 27 Jan 2025)
b. Mutasi bersifat Demosi selama 8 (delapan) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse.
Atas putusan tersebut, Pelanggar menyatakan Banding.
Selanjutnya hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar LH pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, pukul 09.00 wib s.d.12.00 wib bertempat di ruang Sidang Bidpropam PMJ gedung promoter Lantai 1 PMJ.
Komisi terdiri dari :
1. Ketua Komisi AKBP Drs Gunawan, S.H.,M.H., (Ka SPKT PMJ);
2. Wakil Ketua Komisi AKBP Dr. H. Budi Setiadi, S.H.,M.Hum., M.Sos. (Kasubbidwabprof Bidpropam PMJ);
3. Anggota Komisi Kompol Agus Khaeron, S.H (Kaurbinetika Bidpropam PMJ).
Jumlah saksi sebanyak 4 orang.
Wujud perbuatan:
Pelanggar telah melakukan penangkapan terhadap WNA dan WNI dalam acara DWP di Jiexpo Kemayoran yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, namun pada saat proses pengajuan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tidak dilakukan melalui Tim Asesment Terpadu (TAT) serta adanya permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan/ pelepasannya.
Pasal yang dilanggar :
Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 5 ayat (1) huruf c dan pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
PUTUSAN Sidang KKEP :
1. Sanksi etika yaitu :
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;
2. Sanksi Administratif berupa;
a. Penempatan dalam tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari dikurangi masa patsus yg sdh dijalani, (Patsus awal 20 hari tertanggal 20 Desember 2025 s/d 08 Januari 2025, Patsus putusan 10 hari tertanggal mulai tanggal 18 Jan s/d 27 Jan 2025)
b. Mutasi bersifat Demosi selama 5 (lima) tahun selanjutnya tidak ditempatkan di fungsi penegakan hukum/Reserse.
Atas putusan tersebut, Pelanggar menyatakan Banding.
Dalam penegakan kode etik ini adapun hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar, tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggaran.
Jurnalis | Samasuddin
