POLISI NEWS | TAPTENG. Aliansi Pemuda Nias dan sejumlah warga Nias Kabupaten Tapanuli Tengah menyuarakan penolakan terhadap rencana kontrak politik yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (DPC HIMNI) dengan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah periode 2024–2029. M
Penolakan ini dipimpin oleh Toris Buulolo, Ketua Solidaritas Pemuda Nias (SOPAN) salah satu elemen Aliansi Pemuda Nias Kabupaten Tapanuli Tengah, yang menyatakan keberatan atas kontrak yang dinilai tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat Nias di daerah tersebut.
Berdasarkan pantauan pada Kamis, 14 November 2024, di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, ratusan masyarakat dan pemuda Nias berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kepada Pembina HIMNI, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc, Ph.D, serta Ketua DPP HIMNI, yang dijadwalkan berkunjung ke Tapanuli Tengah. Mereka berencana menyerahkan surat penolakan atas kontrak politik tersebut sebagai bentuk protes.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Toris Buulolo, masyarakat Nias di Tapanuli Tengah merasa keberatan dengan kontrak politik yang disusun DPC HIMNI tanpa melalui musyawarah dan persetujuan warga.
“Kami tidak setuju karena kontrak ini disusun oleh segelintir pihak dan tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat Nias di Tapanuli Tengah. Kami merasa seakan-akan suara kami diperjualbelikan untuk mendukung salah satu pasangan calon,” ungkap Toris yang didampingi Yasmend. salah seorang pengurus Tim SOPAN Kecamatan Lumut.
Situasi sempat memanas ketika massa berusaha bertemu dengan pembina dan ketua DPP HIMNI.
Massa sempat menghadang iring-iringan kendaraan yang membawa para pejabat HIMNI, namun upaya ini gagal karena mereka dihadang oleh pihak keamanan dan pendukung paslon yang mengenakan rompi merah dengan logo partai politik tertentu.
Toris bahkan melaporkan bahwa sejumlah anggota aliansi yang membawa spanduk protes dihalangi dan ditekan untuk tidak melanjutkan aksi mereka.
Dalam orasinya, Toris Buulolo menyatakan bahwa kontrak politik ini dianggap tidak etis karena DPC HIMNI seharusnya menjaga netralitas, mengingat organisasi tersebut bukanlah wadah politik praktis.
“Organisasi ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk ASN, TNI, dan Polri yang seharusnya tidak berpolitik. Kami juga tidak ingin kontrak ini mengatasnamakan semua masyarakat Nias, mulai dari anak-anak hingga orang tua,” lanjutnya.
Selain itu, pihak Aliansi Pemuda Nias mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi tindakan DPC HIMNI yang diduga tidak mematuhi prinsip netralitas dan independensi organisasi.
Mereka juga meminta penjelasan dari Bupati Tapanuli Tengah dan pihak terkait atas keterlibatan aparatur desa dan perangkat daerah yang seharusnya netral dalam pemilihan ini.
Meskipun sempat terjadi ketegangan dengan tim dari salah satu paslon, massa aksi tetap mempertahankan sikap damai dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami tidak terpancing dengan provokasi yang terjadi, dan berharap bahwa aspirasi kami bisa didengar serta ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” pungkas Toris.
Sikap penolakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Tapanuli Tengah, khususnya etnis Nias, menginginkan proses politik yang transparan, adil, dan tidak mencederai independensi organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut.
Jurnalis. Makkinullah
