POLISI NEWS | JAKARTA. Analis politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, mengecam keras atas framing negatif, narasi sesat serta tuduhan sepihak yang subjektif yang dilontarkan segelintir oknum menyerang personal eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Prof. Dr. H. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, SE., M.M. yang saat ini menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto Bidang Pertahanan Nasional soal program rumah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dinilai tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar, tak objektif dan diduga ada muatan politisnya.
“Oleh karena itu, Alumni Indef school of political economy Jaakrta Nasky, menilai beredarnya opini negatif merupakan hasil pencampuran informasi tidak relevan demi mendorong publik menyetujui narasi yang dibuat pihak-pihak tertentu. Menurutnya, menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” ujar Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, pada Selasa (5/8//2028)
“Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk Penasehat Khusus Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Founder Nasky Milenial Center ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan akal sehat serta fakta yang valid. Namun, Ia mengakui kritikan dan saran yang disampaikan elemen masyarakat merupakan suatu hal wajar.
“Ini merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Ia menilai bahwa kebijakan soal program rumah prajurit TNI AD bukan semasa Jenderal Dudung tetapi pada masa pejabat sebelumnya. Bahkan Jenderal Dudung lah yang menata, mengkoordinasikan dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada, bukan asal bicara.
“Selain itu, Lanjut Nasky, Selama menjabat jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman sangat komitmen dan konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit TNI AD yang selalu jadi program prioritas kerjanya, sehingga ia terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana di satuan serta memenuhi kebutuhan pokok para prajurit,” jelas Nasky.
Nasky juga menguraikan keberhasilan dan prestasi Jenderal Dudung yakni telah berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit Rumah Dinas (Type K-45), 62 unit Rumah Dinas (Type K-70), serta 9 unit Rusun tahun 2021. Ini wujud bukti nyata perhatian dan dedikasi Jenderal Dudung sebagai seorang pemimpin dalam memanusiakan dan mensejahterakan kehidupan para prajurit, termasuk pemberian penghargaan kepada prajurit yang berprestasi.
Sementara itu, Isu soal program rumah prajurit TNI AD kembali mencuat ke publik seiring atas kepercayaan dan amanah yang di berikan Bapak Presiden RI, Prabowo kepada Jenderal Dudung di Kabinet Merah Putih. Maka untuk itu, Sebuah tuduhan dalam negara hukum haruslah dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing media. Taktik ini bukanlah hal baru. Dalam praktik global, kita mengenal apa yang disebut decapitation strategy, yaitu menyerang tokoh-tokoh kunci yang dianggap menjadi fondasi utama kekuatan politik atau kebijakan.
“Karena itu, Jika kita meninjau pendekatan _public choice theory_, maka serangan seperti ini bukanlah kejadian yang netral. Ada aktor-aktor rasional yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan cara menyerang individu kunci dalam sistem,” ungkap Nasky.
Selain itu, Dalam studi administrasi publik, kohesi politik dan ketenangan dalam arena legislatif adalah prerequisite dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa itu, pemerintah akan selalu disibukkan dengan manuver-manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.
“Maka, serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. Dan secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” ucap Nasky.
Di sini perlu kita hadirkan konsep _policy sabotage_, sebagaimana dikembangkan dalam kajian kebijakan publik. Strategi ini dilakukan oleh aktor-aktor eksternal yang tidak mampu menyerang langsung pada pusat kekuasaan, sehingga menggunakan jalan pintas dengan menghancurkan kredibilitas orang-orang di sekitarnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Saya mengajak kita semua untuk lebih cermat melihat fenomena semacam ini. Literasi publik harus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah termakan oleh opini yang dibangun tanpa dasar empirik.
“Dan sebagian bagian dari elemen Pemuda Indonesia, Kami meminta publik tidak mudah terpengaruh kabar bohong dan framing negatif terkait narasi tendensius, adu domba dan provokatif yang ditujukan pada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut,” pungkasnya.
Akhir kata, Mari kita jaga pondasi pemerintahan Presiden RI Prabowo tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri. Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala.
“Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya.
Jurnalis| Redaksi
