POLISI NEWS | JAKARTA. Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, jajaran Polri berhasil menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta mendukung iklim investasi yang kondusif.
Nasky menilai pendekatan humanis Polri yang memadukan elemen keamanan, kesejahteraan pekerja, keberlangsung bisnis, dan kepastian hukum merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Stabilitas kamtibmas merupakan fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Ketika keamanan terjaga, pekerja merasa terlindungi, perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan, dan investor memperoleh kepastian ekosistem yang aman,” ujar Nasky dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti arahan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Forum bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan, dan Kondusivitas Investasi” yang dihadiri 2.000 pekerja dari 1.200 perusahaan tersebut dinilai membangun ruang dialog penting antara negara, pekerja, dan pelaku usaha.
Jaminan Keamanan untuk Investasi
Sebagai penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, Nasky menyebut potensi ekonomi Indonesia harus ditopang kepastian hukum dan keamanan dari gangguan kriminalitas, premanisme, maupun pungutan liar.
Ia memuji ketegasan Kapolri yang meminta pelaku usaha tak ragu melaporkan segala bentuk tindakan ilegal yang mengganggu operasional perusahaan.
“Pesan Kapolri sangat jelas bahwa tidak boleh ada ruang bagi premanisme dan pungli. Penindakan profesional terhadap laporan dunia usaha akan memperkuat kepercayaan publik dan investor,” tegasnya.
Hubungan Industrial Berkeadilan dan Hilirisasi
Sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), Nasky memandang pekerja sebagai aset strategis dan mitra perusahaan. Kesejahteraan buruh, keberlangsungan dunia usaha, serta stabilitas keamanan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan ekosistem.
Langkah ini dinilai kian relevan dengan kebijakan hilirisasi nasional di sektor mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Kehadiran Polri dalam mengamankan kawasan industri dan memberikan jaminan hukum menjadi penopang utama pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Persatuan sebagai Fondasi Stabilitas
Founder Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia itu menekankan bahwa perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha harus diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan mekanisme hukum.
“Jangan sampai perbedaan kepentingan ekonomi berubah menjadi konflik sosial. Dengan persatuan, kemitraan, dan gotong royong, kita bersama-sama memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Nasky.
