POLISI NEWS | NTT. Proyek Rabat Beton di Kp. Oe’ekam, Desa Skinu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menuai kecaman dari warga setempat. Pengamatan wartawan menemukan bahwa meski proyek sudah hampir rampung, lokasi tersebut tidak ada papan informasi yang menjelaskan proyek sedang berlangsung.
Menurut salah seorang warga setempat yang tak mau namanya ditulis, ketidaktahuan warga terhadap proyek tersebut membuat masyarakat merasa khawatir dan curiga terhadap proyek tersebut. Apalagi, proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib mencantumkan papan nama proyek, hal ini diatur oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2010 serta Nomor 70 Tahun 2012.
Dalam hal ini, proyek Rabat Beton di Desa Skinu dianggap telah melanggar ketentuan tersebut karena tidak memasang papan informasi proyek. Menurut warga setempat, langkah yang diambil harus tersedia transparansi dan partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan adil.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu harapan dari warga setempat yang merasa gelisah dan mempertanyakan transparansi proyek tersebut adalah pihak terkait untuk menjelaskan secara terbuka tentang tujuan dan manfaat dari proyek tersebut. Selain itu, juga penggunaan sumber daya, kejelasan nilai anggaran agar masyarakat dapat memahami keterbukaan dalam proses pembangunan. Masyarakat juga berharap mendapatkan informasi mengapa proyek tersebut dikerjakan tanpa mematuhi aturan yang ada dan tidak memasang papan informasi di lokasi proyek.
Oleh karena itu, masyarakat setempat meminta agar pihak terkait dapat turun ke lapangan dan memberikan penjelasan terkait proyek. Dengan menjalin kerja sama antara pihak terkait dan masyarakat setempat, diharapkan pekerjaan proyek Rabat Beton tersebut dapat berlangsung sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dan dampak positif dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
Menyadari pentingnya transparansi dalam proses pembangunan, maka langkah yang harus diambil oleh pihak terkait adalah memberikan informasi, menjelaskan tujuan dan manfaat dari proyek secara jelas dan terbuka pada masyarakat, dan mendengarkan keluhan serta pendapat masyarakat. Dengan demikian, pemulihan kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan dapat terjadi.
Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan proyek pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan proyek tersebut.
Jurnalis | Roy Saba
