POLISI NEWS | BANYUWANGI. Ratusan warga masyarakat Banyuwangi menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional di jalan Basuki Rahmat, pada Jum’at (5/11/2021), mereka menuntut karena adanya dugaan di lingkup BPN ada segelintir oknum yang menjadi mafia tanah.
Sunandiantoro S.H, selaku koordinator lapangan aksi demo dalam orasinya menuntut BPN Banyuwangi bertanggung jawab terhadap terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 07808 atas nama Tumini/Supriyadi yang sebelumnya telah diajukan surat permohonan pemblokiran dan obyek masih dalam sengketa di Pengadilan.
“Tuntutan kami, 1. BPN Banyuwangi segera mengeluarkan surat keterangan permohonan maaf dan melakukan pemblokiran secara internal terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 07808 atas nama Tumini/Supriyadi, ke 2. Menuntut Kepala Kantor BPN Banyuwangi mendisiplinkan anggotanya, sehingga tercipta pelayanan yang ramah, profesional dan responsif terhadap permasalahan masyarakat berkaitan dengan pertanahan, ke 3. menuntut kepada Kepala BPN Banyuwangi memberikan sanksi pemberhentian kepada oknum pegawai BPN Banyuwangi yang terbukti menghambat kinerja BPN Banyuwangi dalam mengurus pertanahan masyarakat Banyuwangi, ke 4. Menuntut Kepala BPN Banyuwangi segera membersihkan BPN Banyuwangi dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ke 5. Menuntut Kepala BPN Banyuwangi memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sebagai pegawai BPN Banyuwangi apabila pegawai tersebut terbukti melakukan pungutan liar pada saat memberikan pelayanan dan atau pada saat survei lapangan maupun pada saat pengukuran, ke 6. Menuntut Kepala BPN Banyuwangi untuk segera mempercepat penyelesaian pengurusan sertifikat masyarakat yang sampai sekarang belum selesai dan yang terakhir Menuntut Kepala BPN Banyuwangi beserta jajarannya untuk tidak melakukan persekongkolan jahat dengan para mafia tanah,” pungkas Sunan dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Jurnalis | Adi
