POLISI NEWS | LEBAK. Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Lebak, King Naga, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama pihak legislatif dan eksekutif. Menurutnya, RDP yang diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat justru tidak berjalan sesuai harapan.
“RDP yang kami mohonkan, yang juga diundang secara resmi, seharusnya dilaksanakan di ruangan RDP. Tetapi kenyataannya, bukan di sana. Itu yang membuat kami kecewa, bahkan saya mendapatkan laporan bahwa jurnalis tidak diperbolehkan masuk ruangan” ungkap King Naga kepada awak media.
Meski demikian, King Naga menegaskan bahwa dirinya dan masyarakat yang ia wakili tidak terlalu mempermasalahkan hal teknis tersebut. Baginya, yang terpenting adalah aspirasi masyarakat bisa disampaikan dan benar-benar dipahami oleh pihak berwenang.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi kami, ruangannya di mana pun tidak masalah. Yang paling penting, aspirasi kami tersampaikan dan bisa dipahami oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya.
Lebih jauh, King Naga menyoroti soal rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak. Menurutnya, salah satu sektor yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD adalah peternakan, mengingat Lebak memiliki sumber daya yang besar untuk mengembangkannya.
“Selama ini PAD Kabupaten Lebak rendah. Harus ada upaya serius untuk meningkatkannya. Salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan adalah dari sektor peternakan,” tegas King Naga.
Ia menekankan bahwa legislatif dan eksekutif harus bekerja lebih maksimal, tidak cukup hanya berhenti pada diskusi atau audensi. King Naga berharap, melalui pertemuan yang sudah digelar, ada langkah nyata yang terlihat jelas dalam waktu dekat.
“Dengan audensi kemarin, saya berharap ada peningkatan terkait PAD dari sektor peternakan. Kalau pun tidak ada peningkatan signifikan, minimal harus ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar aturan,” tambahnya.
Selain itu, King Naga juga memberikan pesan khusus kepada Wakil Bupati Lebak. Ia meminta agar Wakil Bupati berhati-hati dalam memberikan pernyataan yang mana Wakil Bupati menyampaikan jangan keras – keras terhadap investor.
Menurutnya, Stetment dari wakil bupati berpotensi melindungi para investor nakal /para pelaku usaha yang melanggar aturan. Investasi yang sehat justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di sektor peternakan. Namun, ia menegaskan, investasi tersebut harus tetap mengikuti aturan dan tidak merugikan masyarakat, kami bukan keras tapi investor harus sesuai aturan, “imbuh Naga.
King Naga kemudian menekankan bahwa 13 Oktober 2025 harus menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif Kabupaten Lebak. Pada tanggal tersebut, ia menuntut adanya pembuktian nyata berupa peningkatan PAD dari sektor peternakan.
“13 Oktober 2025 itu bukan sekadar tanggal, tapi harus menjadi pembuktian. Pemerintah daerah dan DPRD harus bisa menunjukkan kinerjanya. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji-janji tanpa hasil konkret,” tegasnya.
King Naga pun mengingatkan, jika tidak ada perubahan signifikan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap para pemangku kebijakan. “Ini bukan soal angka semata, tetapi soal keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat. Kalau PAD dari peternakan saja tidak bisa ditingkatkan, berarti pemerintah daerah belum serius dalam mengelola potensi daerahnya,” pungkasnya.
Jurnalis | M. Juhri
