POLISI NEWS • TAPTENG. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi menyerap Keluhan Para Nelayan Tradisional akibat dari maraknya Ilegal Fishing yang terjadi di Perairan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini terlaksana dalam Silaturahmi yang diselenggarakan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan di RM Sangap Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Sabtu (14/06/2025) PP PP
Ok no
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, SH, MH dalam Sambutan menyampaikan Kehadiran kami disini untuk mendengarkan secara langsung atas keluhan yang dirasakan oleh para nelayan, karena banyak informasi tentang tindakan Ilegal fishing yang dilakukan Kapal Pukat Trawl, Bom Ikan, Air mas serta tindakan lainnya. Kami hadir bersama Pak Mahmud Efendi menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif dan Mengelola sumberdaya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah.
Bupati Tapanuli Tengah lebih lanjut menegaskan, Kami tidak ingin alam Kabupaten Tapanuli Tengah ini dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kami ingin nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dengan Laut untuk hidup sejahtera. Kita ini betul-betul ingin “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban. Tapteng Naik kelas itu tidak hanya sekedar jargon tetapi sebagai spirit untuk membangun daerah kita ini.”
Untuk kita ketahui bersama bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sampai pantai saja, tetapi wilayah laut itu sudah kewenangan Kementerian, walaupun demikian Kami akan melakukan koordinasi dan akan mengundang para Stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini, berbagai upaya akan kami lakukan untuk melindungi perairan Laut Tapanuli Tengah ini, agar tetap lestari dan nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Karena kami tidak ingin kejadian kelam dimasa lalu akibat kekecewaan masyarakat terjadi lagi, kami tidak ingin konflik itu terjadi lagi.
Sementara itu Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi mengajak seluruh nelayan kecil untuk menyatukan pandangan serta sepakat bersama dalam mencegah Ilegal Fishing ini. Kita harus bersatu, harus berani bersuara dan menyampaikan kepada kami atas tindakan oknum- oknum tersebut, jangan takut bersuara, jangan takut diintimidasi karena sekarang bukan zamannya lagi yang begitu. Kami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan selalu hadir untuk melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat.
Sebelumnya Addin pardede warga Lubuk Tukko mewakili nelayan mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan akibat rusaknya ekosistem laut yang diakibatkan Ilegal Fishing ini.
Kehidupan kami pak Bupati tergantung kepada hasil tangkapan di laut, itulah sebagai sawah kami untuk mencari penghidupan untuk keluarga kami, tetapi sekarang ini sudah banyak oknum merusaknya yang berakibat kepada hasil tangkapan kami. Berbagai upaya telah kami lakukan dengan membuat Rabo sebagai tempat tinggal ikan tetapi rusak karena kejahatan pukat Harimau (pukat trawl) ini dan kegiatan membom ikan. Jadi kami meminta tolong kepada Bupati dan wakil bupati untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi ini.
Turut hadir Kadis Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua KNTM Sibolga Tapanuli Tengah, dan para Nelayan Kecil.
Jurnalis | Makkinullah
