POLISINEWScom.| JAKARTA. Angka korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cepat disimpulkan sebagai bukti kegagalan negara. Kesimpulannya terdengar logis, emosional, dan mudah dicerna. Namun justru di titik inilah publik perlu berhenti sejenak, apakah angka korban yang besar selalu berarti situasi memburuk, atau justru menandakan transparansi?
Selama puluhan tahun, keracunan makanan anak sekolah adalah kejadian rutin yang hampir tidak pernah tercatat secara nasional. Jajanan sekolah, katering murah, makanan hajatan, hingga bekal yang disimpan berjam-jam di suhu ruang, semuanya menyimpan risiko.
Anak muntah, diare, pusing, lalu pulang. Kasus selesai di rumah, puskesmas, atau bahkan dianggap masuk angin. Tak ada konferensi pers, tak ada laporan nasional, apalagi audit sistemik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*MBG mengubahnya secara radikal.*
Untuk pertama kalinya, negara membangun satu sistem konsumsi massal yang terdata siapa memasak, siapa mendistribusi, siapa menerima, dan kapan kejadian terjadi.
Ketika satu anak muntah, kejadian itu tidak lagi menguap sebagai peristiwa pribadi, tetapi masuk ke dalam statistik negara. Ketika puluhan anak dirawat, kasusnya tidak disembunyikan oleh sekolah atau dapur, melainkan dilaporkan, diliput, dan diperdebatkan secara nasional.
Akibatnya, angka melonjak. Bukan karena keracunan baru muncul, melainkan karena keracunan yang selama ini tak pernah terlihat kini dipaksa muncul ke permukaan.
Paradoksnya, transparansi sering disalahpahami sebagai kegagalan. Padahal, negara yang gagal justru adalah negara yang tidak tahu apa-apa. Negara yang gagal adalah negara yang tidak bisa menyebutkan berapa keracunannya, di mana, oleh siapa, dan karena apa. MBG, dengan segala problematikanya, justru membuka data mentah yang selama ini gelap.
Publik boleh marah. Bahkan publik wajib mengkritik. Tetapi adilkah jika keterbukaan data dianggap sebagai dosa, sementara puluhan tahun pembiaran dianggap normal?
Dalam logika kebijakan publik, sistem baru yang dibangun hampir selalu menciptakan ilusi “krisis”. Bukan karena masalah baru muncul, melainkan karena masalah lama yang tersembunyi akhirnya terdeteksi.
Semakin transparan suatu sistem, semakin bising pula statistiknya. Semakin rapi pelaporannya, semakin besar pula angka yang terlihat di permukaan.
Ini bukan berarti negara boleh berlindung di belakang dalih transparansi untuk menghindari tanggung jawab. Tidak. Justru sebaliknya. Karena data kini terbuka, negara tak lagi punya alasan untuk lari dari perbaikan. Vendor bisa diaudit, SOP bisa dikoreksi, dapur bisa ditutup, dan sistem bisa diperbaiki berdasarkan bukti, bukan asumsi.
Yang berbahaya adalah ketika publik menuntut kesempurnaan instan dari sistem yang baru berjalan, sambil merindukan masa lalu yang “tenang” karena tidak ada data. Ketika tidak ada laporan, bukan berarti tidak ada korban. Ketika tidak viral, bukan berarti tidak ada penderitaan.
MBG mungkin sedang sakit. Tapi setidaknya, sakitnya kini terdiagnosis, tidak disembunyikan. Dan dalam kebijakan publik, diagnosis yang jujur, betapapun menyakitkan, selalu lebih berharga daripada ilusi sehat yang dibangun di atas pembiaran.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa angkanya besar? Melainkan apakah negara berani menggunakan keterbukaan ini untuk benar-benar memperbaiki sistem, atau malah mundur karena takut pada angka yang selama ini memang ada, tetapi sekarang baru terlihat?
R. HAIDAR ALWI
*Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB*
Jurnalis | Alfi SA.
