POLISI NEWS | TANGERANG BANTEN. Acara deklarasi GRAO (Gerakan Rakyat Anti Oligarki) dan aksi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, 8 Januari 2025 urung karena digadang massa aksi tandingan, sehingga acara terpaksa dilakukan di Desa Kramat Sukawali, Tangerang, Banten, Rabu (8/1/2025).
Karena tidak diperbolehkan masuk Desa Kohod, Pakuaji, seperti yang direncanakan semula. Lagian, waktu iring-iringan aksi pun yang dibamperin oleh kendaraan komando yang dilengkapi pengeras suara, terlambat dari waktu yang telah direncanakan, yaitu pukul 08.00 pagi hingga selesai. Iringan massa aksi GRAO yang mulur datang ke lokasi pun terpaksa balik arah, menjauhi pintu gerbang Desa Kohod yang sudah dijaga oleh kerumunan aksi tandingan.
“Jecky Sopyan menyayangkan sikap massa aksi yang terkesan melemah itu. Sebab menurut konsepsi Tan Malaka, tokoh pergerakan semasa pra kemerdekaan, aksi memang harus dilakukan dengan keras sebagai wujud pendobrakan. Kalau tidak, menurut pengacara muda yang mulai naik daun ini, aksi yang dilakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi, imbuh pengacara yang juga aktivis pergerakan ini, aksi yang dilakukan tidak dilakukan secara simultan, “tandasnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, program PIK-2 (Pantai Indah Kapuk) ini sebagai kelanjutan dari PIK-1, disebabkan tidak seriusnya upaya pencegahan, seperti orang tamal yang diberi hati lantas minta rempelo, kata Jecky Sopyan sambil berkelakar di warung kopi sambil menahan lapar, karena panitia tidak menyediakan makan siang.
Tampak hadir sejumlah tokoh pergerakan, seperti Suripto, mantan Menteri Kehutanan, Marwan Batubara dan Sunarty aktivis buruh yang juga mewakili organisasi perkumpulan kaum perempuan, memberi orasi berapi-api meminta warga masyarakat Banten harus kompak mempertahankan tanah leluhur yang akan dikuasai oleh bangsa asing.
Sedangkan Marwan Batubara langsung mengeluarkan rilis resminya yang mewakili GRAO berjudul Deklarasi Perlawanan Rebut Kedaulatan Rakyat Dari Oligarki”, dengan inti pokok stop PSN PIK-2, tangkap dan adili Jokowi, Aguan serta Anthony Salim, katanya dalam rilis itu yang juga disebar melalui media sosial, seusai acara resmi dianggap selesai.
Aksi perlawanan rakyat oleh GRAO yang jadi terpusat di Desa Kramat Sukawali, Tangerang, Banten ini memang sangat dekat dengan pantai (rawa) yang sudah tertimbun tanah merah. Tampak di kejauhan sana ratusan dam truk pengangkut tanah merah yang konon diambil dari daerah Tangerang Selatan. Salah seorang warga setempat, Suryana mengungkapkan sejatinya warga masyarakat setempat mau menolak proyek PSN PIK-2 ini, karena sungguh merugikan rakyat petani, nelayan bahkan lahan usaha mereka yang sudah mulai berkembang. Tapi masyarakat takut karena selalu diintimidasi, bahkan diancam akan semakin dipersulit kehidupannya bila menolak, apalagi kalau sampai ikut aksi yang masih akan terus dilakukan entah sampai kapan pihak pengembang itu akan menyerah, katanya berkisah lirih, seakan enggan untuk didengar oleh orang lain yang menjadi kaki tangan pihak pengembang.
Menurut Marwan Batubara, massa aksi yang ikut menolak berasal dari elemen lintas profesi, ormas, bidang advokasi dan dari berbagai wilayah serta beragam latar belakang. Diantara tokoh penggerak utama perlawanan rakyat ini adalah Jendral Purn. Tyasno Sudarto, Suripto, KH. Sobri Lubis, Laksamana Purn. Slamet Subianto, Letjen Purn. Marinir Suharto, Letjen Purn. Syamsir Siregar, KH..Muhyidin Junaidi, Dindin S. Maolani, Refly Harun, Abraham Samad, Anthony Budiawan, Mayjen Purn. Kopassus Soenarko, Majem Purn. Syamsu Djalal, Said Didu, Munarman Roy Suryo dan Sugeng Waras serta sejumlah tokoh lainnya.
Praktik State Corporate Crime, kata Marwan Batubara menihilkan kedaulatan rakyat. Dan negara yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama Agun dan Anthony Salim telah melahirkan kekuasaan negara dalam negara. Salah satu wujudnya adalah menetapkan proyek PIK-2 sebagai Proyek Strategis Nasional yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara dan rakyat yang harus mendapat prioritas perlindungan dari pemerintah. Termasuk proyek Rempang, BSD (Bumi Serpong Damai) dan Surabaya Front Land serta sejumlah proyek ilegal lainnya.
“Atas dasar itulah sejumlah tuntutan GRAO diantaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan pembangunan proyek PIK-2. Kecuali itu, GRAO meminta DPR RI membentuk Pansus PIK-2 untuk mengungkap berbagai pelanggaran hukum dan kerugian negara dari PSN PIK-2, “ungkap rilis yang disampaikan Marwan Batubara dari Desa Kramat Sukawali, Tangerang, Banten, Rabu petang,
Jurnalis | M. Juhri
