POLISI NEWS | KALBAR. Proyek Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) wilayah I Provinsi Kalimantan Barat diduga dikerjakan asal-asalan dan mencari keuntungan besar sehingga menimbulkan masalah.
Pekerjaan tersebut ialah penggantian jembatan jalan ruas jalan sungai Pinyuh – Bts, Kota Pontianak dan dalam Kota Pontianak cs. Yang terletak di dua titik yaitu kecamatan Segedong dan di kecamatan Siantan dengan nilai kontrak Rp. 16.044.405.874,00 yang menggunakan anggaran APBN tahun 2024.
Hal ini disampaikan oleh Bujang Bakar salah satu tokoh masyarakat dan juga ketua Laskar Pemuda Melayu yang ada di kecamatan segedong, kabupaten mempawah,kalimantan barat ketika menemui team media polinews.com, Rabu (25/09/2024).
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proyek yang menghabiskan hampir puluhan miliaran rupiah tersebut semestinya memiliki kualitas yang cukup mumpuni, dan sesuai aturan. akan tetapi proyek tersebut dikerjakan pada beberapa bulan lalu namun kondisinya tidak sesuai harapan banyak yang bermasalah.
“Sebelum melakukan pekerjaan seharusnya lahan tersebut dibersihkan terlebih dahulu, masak tongkat lama bekas jembatan digunakan untuk pembangunan itu. Seharusnya barang-barang lama tidak bisa digunakan, dengan demikian menurut saya perusahaan mengambil keuntungan bahan yang lama bekas jembatan tersebut,”tegasnya.
Lanjutnya, beberapa karyawan melaporkan kepada saya bahwa mereka belum digaji selama dua bulan sama perusahaan tersebut, dan juga sebelum pekerjaan itu dimulai perusahaan ada perjanjian dengan masyarakat setempat untuk memperkerjakan warga setempat. Tapi nyatanya pekerja banyak orang dari luar.
“Sangat disayangkan, anggaran besar tapi pelaksanaan di lapangan banyak melanggar aturan atau regulasi,” Tambahnya.
Dalam akhir keterangannya Bujang Bakar ketua Laskar Pemuda Melayu tersebut meminta dengan hormat agar pemerintah untuk segera menyikapi hal ini. “Sekali lagi kami sampaikan ini bukan persoalan sepele tapi ini persoalan nasional dan kami akan segera menyampaikan sikap Masyarakat Peduli Pembangunan dan Kemajuan ke pusat,” tegasnya.
Lanjut Bujang mengultimatum pemerintah untuk segera merespon permasalahan itu.
Sampainya berita ini terbit, team Polisinews kalbar mencoba mengkonfirmasi Perusahaan dan kontraktor tersebut.
Jurnalis | Team Polisi News
