POLISI NEWS | SORONG. Statement Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang soroti tentang belum adanya perkembangan pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus mendapat masukan dari berbagai kalangan.
Banyak kritik tentang kinerja buruk yang ditujukan kepada Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad.
Menyikapi hal tersebut, Musa’ad kemudian menerangkan apa yang telah dilakukan pihaknya dalam mempersiapkan pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya tersebut.
“Ketika itu, semua Penjabat diundang ke Jayapura dan bertemu dengan Presiden,” terangnya kepada Media di Kota Sorong, Rabu (12/6/2024).
Presiden saat itu menyampaikan bahwa,”Semua biaya untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya dianggarkan dari APBN”.
Sementara tugas Pemerintah Daerah adalah menyiapkan lahan dengan clean and clear. Artinya lahan itu harus ada pelepasan adat dan sertifikatnya.
Sambung Musa’ad tugas selanjutnya adalah membuat Master Plan.
“Master Plan tersebut juga telah kami selesaikan. Serta rapat kita dengan semua Gubernur dan Bupati disini kalau tidak salah bulan Januari lalu. Kami juga sudah serahkan Master Plan kepada Kementerian PUPR melalui Balai yang ditunjuk untuk mengkoordinir disini,” paparnya.
Tugas selanjutnya, sambung Musa’ad, adalah membuat master plan pembangunan sentra pemerintahan Provinsi PBD.
“Master plan juga telah kami selesaikan dan rapat kita dengan semua Gubernur dan Bupati disini kalau tidak salah bulan Januari lalu.”
“Kami juga sudah serahkan master plan kepada Kementerian PUPR melalui Balai yang ditunjuk untuk mengkoordinir disini,”sambungnya.
Berikutnya, lanjut Musa’ad adalah menyelesaikan Detail Engineering Design serta Amdal.
“Itupun sudah kami selesaikan,” tegasnya.
Dan pada saat kunjungan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ke Provinsi PBD Juli 2023 lalu, juga telah dilakukan peletakkan Batu Pertama.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Batu Pertama yang diletakkan Bapak Wapres itu hilang. Batu itu kita simpan dan amankan, bahkan tropolnya yang dipegang Wapres juga masih ada dan utuh,”terangnya.
Dikatakan Musa’ad, dalam design nanti akan dibangun tugu atau monumen disitu. Dimana batu tersebut nanti akan diletakkan di tugu itu, sebagai tanda bahwa disinilah tempat diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden.
“Jadi batu itu kita amankan, karena kalau kita simpan disitu dikhawatirkan batu itu akan hilang karena pembangunannya masih belum jelas kapan bangunnya,” tegasnya.
“Jujur saja dari empat DOB, yang pertama menyelesaikan lahan adalah Provinsi Papua Barat Daya. Karena sejak Desember 2023, secara resmi Kepala BPN menyerahkan sertifikat lahan pembangunan kantor Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Coba dicek di Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, siapa yang punya lahan yang sudah bersertifikat,” ungkapnya
Dan selanjutnya tugas lain dari Penjabat Gubernur, kata Musa’ad, adalah bagaimana memastikan situasi dan menata lingkungan di sekitar sentra Perkantoran nyaman dan aman.”pungkasnya
Jurnalis | Agung RPP, SE. CHt
