RAPBD 2021 Kab. Jember Sebesar 4,4 Triliun Akhirnya di Tetapkan

POLISI NEWS | JEMBER. RAPBD 2021 Akhirnya didok, setelah dua tahun Kabupaten Jember sempat tidak memiliki APBD, akhirnya 7 fraksi DPRD Kabupaten Jember, masing – masing Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP dan Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat dan Golkar, dalam Rapat Paripurna pandangan Akhir Fraksi bersepakat menerima Rancangan APBD Tahun 2021, meski hanya FPDI Perjuangan yang menerima dengan catatan, Senin (5/4/2021).

Selanjutnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, RAPBD yang disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelum diundangkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2021.

Meski saat berlangsungnya penyampaian Pandangan akhir Frasi DPRD Jember, sempat diwarnai interupsi dari anggota DPRD Jember dari Partai Amanah Nasional, Nyoman Aribowo, yang bermaksud menjelaskan pandangan fraksi PDIP yang dibacakan Edy Cahyo Purnomo tentang pendapatnya atas penggunaan metode Multiyears atau Kontrak Tahun Jamak (KTJ).

“Intrupsi pimpinan, ini soalnya mengganjal sejak tadi,” seru Nyoman.

Keua DPRD Jember Itqon Syauqi yang bertindak selaku pimpinan sidang, sempat memberikan waktu kepada Nyoman untuk menyampaikan insterupsinya.

“Silahkan, tapi tidak membahas pandangan Fraksi ya,” kata Itqon.

Nyoman yang bermaksud mengkonter pandangan FPDI Perjuangan, yang mengingatkan dengan memberikan evaluasi atas usulan penggunaan multiyear yang bisa berpotensi melanggar aturan.

“Minimal informasi ketua, bahwa Multiyers tidak melanggar aturan,” Nyoman yang bermaksud menyampaikan pendapatnya segera dihentikan oleh pimpinan sidang, karena dinilai tidak pada tempatnya.

“Maaf mas Nyoman kami tidak bisa menerima. Tolong jangan dimasukan dalam risalah ya,” pinta Itqon.

Ketua Fraksi PKS Nurhasan menimpali interupsi Nyoman Aribowo yang menganggap interupsinya bukan pada tempatnya.

“Ini tentang APBD pimpinan bukan tentang multiyear,” kata Nurhasan.

Rapat Paripurna dilanjutkan kembali,hingga penanda tanganan Nota Kesepakatan RAPBD oleh unsur pimpinan DPRD Jember.

Rapat Paripurna ditutup dengan sambutan Bupati Jember H Hendy Siswanto yang mengatakan, selesainya pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2021, merupakan bukti adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi dengan semua pihak.

Lebih lanjut Bupati Jember berpesan kepada seluruh jajarannya, agar dalam pengelolaan anggaran mengedepankan pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntble, dalam rangka menciptakan good government dan clean government.

“Karennya saya berharap kepada DPRD Jember untuk menjalankan fungsi control, serta kepada semua stakeholder dan masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD ini,” kata Bupati Hendy dalam sambutannya.

Tim Liputan Nasional | Mulyadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post BPNT Disalahgunakan oleh Oknum Agen Penyalur di Desa Sumberagung
Next post Dosen UNEJ Cabuli Keponakan Sendiri Sebanyak 2 Kali