Polres Lebak Polda Banten Segera Proses Hukum Oknum Guru Diduga Lakukan pungli di SMAN 2 Cibeber 

Pendidikan98 Dilihat
banner 336x280

POLISI NEWS | LEBAK. Aparat penegak hukum tipidkor Tindak pidana korupsi polres Lebak Polda Banten diminta sigap proses pelaku pungli di SAMN 2 Cibeber Lebak Banten.

Informasi yang di himpun oleh wartawan polisi news .com menemukan aduan yang kurang sedap didengar di sekitar persoalanp bantuan PIP milik siswa/siswi SMAN 2 Cibeber menurut keterangan para siswa di sekolahan tersebut kerap terjadi melakukan pungli bantuan PIP program indonesia pintar milik siswa praktek yang dilakukan berdalih untuk beli Materai untuk jalan ke kota Rangkas Bitung dan untuk pelulusan siswa/siswi katanya.

banner 336x280

Namun menurut siswa siswi guru- guru kurang tepat sasaran kalau harus memotong uang batuan kami di sekolah yakini bantuan PIP

Pungli yang dilakukan oleh oknum guru-guru sudah tidak wajar lagi mulai dari Rp 300.000 tiga ratus Hinga 400.000 empat ratus ribu rupiah dan itu kemungkinan besar sudah sejak lama dilakukan secara rutin oleh oknum guru di SMAN 2 Cibeber ujarnya pada hari Sabtu (9/6/2024).

Menurut narasumber insial (A) Mengatakan bahwa semua buku Tabungan (KIP) kartu Indonesia pintar di akomodir oleh salasatu oknum guru di sekolah artinya dikolektif oleh pihak sekolah papar nya

,,, maka saya wajar komentar dan meminta pihak aparat penegak hukum agar segara turun ke lokasi karena padadasarnya (PIP) program indonesia pintar bukan milik sekolah bukan pula untuk sekolah tapi untuk biyiyaya kebutuhan murid yang bersekolah di setiap sekolahahan jadi guru atau kepala sekolah tidak berhak menahan buku tabungan dan ATM (KIP) Disekolah tegasnya inisal (A)

Saya pun langsung meminta pendapat soal PIP yang selalu di pungli oleh oknum guru-guru ke rekan rekan mahasiswa kumacitor yang tergabung di beberapa organisasi mahasiswa diantaranya kumacitor meraka langsung menanggapi dengan cepat ini kata mahasiswa citorek.

Senada yang dikatan inisial (A) Kirno adji saputra (kutua KUMACITOR) mengatakan praktek pungli itu jelas menabrak aturan per undang -undangan dan patut di Laporkan ke aparat penegak Hukum diantaranya ke Tipidkor Tindak pidana korupsi apalagi ini Berkaitan dengan bantuan siswa Yaitu (PIP) program indonesia pintar pihak sekolah tidak ada kewenangan. Untuk menahan kartu indonesia pintar (KIP) dan tidak boleh juga memotong hak-hak murid sepeser pun karena bantuan ini bukan untuk sekolah bukan pula milik sekolah tapi untuk murid yang masih sekolah aktif kata KETUA kumacitor Kirno Adji Saeputra

,,, ini harus di tindak tegas dan harus segara di laporkan ke APH kata ketua mahasiswa citorek dan saya juga akan mengawal kasus ini sampai ke meja hijau karena ini Sudah jelas merugikan murid dan Negarategas Kirno Adji Saputra

Sementara saat di konfirmasi kepala sekolah SMAN 2 Cibeber mengaku .itu tidak benar pak karena disekolah saya tidak ada guru yang terlibat dalam pengurusan (PIP) program Indonesia pintar

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Selain sumbangan dan bantuan pendidikan, pungutan di sekolah yang tidak memiliki dasar hukum akan dipantau oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli dibentuk pada 20 Oktober 2016 ketika Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar .

Tugas utama Satgas Saber Pungli adalah melakukan pemberantaran pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang ada di Kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah.

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Dan pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Jurnalis Dani Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *