POLISI NEWS| KARAWANG. Diam dan membisu untuk Dinas PUPR bidang SDA sudah merupakan bukan hal asing lagi.
Pasalnya setiap program yang di motori dinas PUPR bidang SDA pun selalu di bawah standar dan mempunyai kualitas buruk.
Banyaknya temuan temuan pekerjaan bidang SDA yang di bawah standar yang seolah lepas di biarkan bergitu saja tanpa diawasi dengan maksimal.
Dengan adanya kejadian tersebut. Patut dicurigai bidang SDA seperti bermain mata dengan pihak yang Empunya CV dan ada indikasi dugaan korupsi berjamaah dan terorgnisir ‘yang di lakukan pihak PUPR bidang SDA dan pihak ke tiga CV yang mengerjakan.
Dari pantauan media di lapangan seperti halnya yang disewa kelolakan ke Pihak CV. Maju Bangkit yang berlokasi di dusun tegalkoneng RT 02/14 Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat seolah sengaja dibiarkan lolos tanpa pengawasan Dinas terkait. Program yang menelan Anggaran 189.190.000 Anggaran TA 2023 (APBD) dengan Volume Panjang 2 x212,00 M Tinggi 0,70 M.terkesan di kerjakan asal jadi.pasalnya di lokasi pekerjaan tidak ditemukan gakian tanah asal yang maksimal yang terlihat hanya sebatas bekas galian tanah diratakan kemudian di tumpuh ke tengah. Setelah itu batu belah di susun dengan adanya kejadian tersebut patut dicurigai dan disayangkan besarnya kisaran anggaran yang sudah digelontorkan pihak pemerintah kabupaten Karawang, tapi dalam mangakomodir pemerataan pembangunan tapi kualitas pembangunannya di bawah standar.
Menyikapi diamnya pihak Dinas PUPR bidang SDA pun di tanggapi membuat geram salah satu anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Kabupaten Karawang Aep Apriyatna.
Menurutnya lemahnya dalam pengawasan pihak dinas terkait membuat para pemborong nakal bebas dalam melakukan pekerjaan semaunya sendiri tanpa mengindahkan kualitasnya bangunan.
“Mungkin bukan persoalan baru lagi kalau dinas terkait dalam hal ini DPUPR bidang SDA sering di timpa suatu permasalahan mengenai program programnya yang terkesan amburadul dan mempunyai kualitas di bawah standar.pasalnya ketika saya perhatikan dan sering turun juga ikut ke lapangan ketika kami investigasi perihal siapa pengawas dari pihak dinasnya mereka para pekerja bahkan sekelas pihak mandor lapangan pun jarang mengetahuinya dan terkesan memilih diam,” katanya Sabtu (05/08/2023).
Lanjut Aep, seharunya Bidang SDA lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasaannya, kejadian kejadian di tahun yang kemarin di jadikan tolak dan bahan evaluasi agar pembangunan di tahun sekarang mempunyai kualitas yang baik tidak seperti tahun yang sudah sudah.
“Sepertinya problem lama terus terulang dan yang paling miris temuan rekan rekan media di bawah perihal penyimpangan pembangunanpun tidak pernah digubris oleh pihak dinas itu sendiri, terkesan acuh tak acuh dan sama memilih bungkam,” ujarnya.
Aep menambahkan, dalam hal ini Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang yang di wakili saya sendiri sudah mengantongi beberapa bukti bukti penyimpangan program pekerjaan Dinas DPUPR.Salah satunya yang di lakukan oleh CV Maju Bangkit untuk penurapan saluran tersier Dusun Tegalkoneng yang di duga di kerjakan tidak sesuai dengan Spek dan RAB dan saya pastikan akan saya dorong ke pihak APH.
“Untuk itu agar penegak hukum Tipikor Polres Karawang dan Kejari Karawang dapat segera menindak lanjuti pemberitaan perkerjaan turap yang banyak di kabupaten karawang yang diduga tidak sesuai RAB tersebut, agar para pekerja di SDA Dinas PUPR karawang segera di panggil untuk di periksa sebagai mestinya,” pungkasnya.
Jurnalis | Tim Polisi News
