POLISI NEWS | GARUT. Politik uang yang marak terjadi saat pilkades menandakan rendahnya kualitas pendidikan politik terhadap masyarakat. Hal tersebut selain memperburuk demokrasi juga berpotensi menurunkan kualitas dan kinerja pemerintahan desa. 5 dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, siap untuk menggelar pilkades serentak pada Juni 2021 mendatang, politik uang kembali menjadi sorotan.
Kabid. Politik Advokasi Hukum dan HAM Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Wanaraja, Adis Cahyana, mengajak masyarakat untuk mewujudkan pilkades serentak tanpa politik uang. Menurutnya, saat ini di Wanaraja umumnya belum bebas dari praktik jual beli suara.
“ Politik uang seolah sudah dianggap lumrah, dan tradisi. Harus dilawan dengan gerakan moral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kaum pemuda,” terangnya kepada awak media, Kamis,(25/03/2021).
Ia menambahkan, saat ini Wanaraja membutuhkan inisiator gerakan moral dan sosial sebagai wujud pendidikan politik yang maju. Berangkat dari rasa prihatin, kekhawatiran, dan bentuk kasih sayang kepada publik dan masyarakat ditingkat desa,” imbuhnya.
Adis juga menyebutkan politik uang membutakan hal-hal yang bernilai dalam politik. Sebab akan melenyapkan pandangan terhadap kapasitas, kesungguhan kinerja, kebaikan akhlak, maupun aspek lainnya dari sang calon atau kepala desa. Dan bila calonnya menang akan cenderung untuk berbuat tindakan korupsi.
“ Nanti jika dia jadi, hal yang pertama dia lakukan adalah mencari cara untuk mengembalikan, atau menarik modal yang dia bagikan kepada masyarakat sewaktu kampanye dengan politik uang (serangan fajar), yang kedepannya rentan terhadap tindakan korupsi, dan hilangnya nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Selanjutnya, ia juga mengajak kepada masyarakat, untuk siap berpikir secara rasional dalam menyikapi pilkades serentak ini,dan harus punya argumen dalam menentukan pilihan,untuk kemajuan di desanya masing-masing.
Team One Polisi News