Ketua KPK Jabar Menilai Dinas Perkim Kab. Sukabumi Telah Mengabaikan Undang undang No 14 tahun 2008

Berita Update154 Dilihat
banner 336x280

POLISI NEWS | SUKABUMI. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK) setda Kab Sukabumi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 tahun 2022 Tentang Bangunan Gedung.

Ketua KPK Jabar E. Suhendi Setda Kab. Sukabumi mengatakan, Semua pelaksanaan pembangunan seharusnya ada standard kerja atau SOP, maka dengan itu sebelum pelaksanaan pekerjaan harus ada perencanaan (BQ), RAB Bangunan melalui konsultan perencanaan pembangunan disitu dijelaskan standard bahan-bahan material, manusia, uang, mesin, alat-alat, kualitas kontruksi, hingga dengan standard kerja. Dan sebaliknya dengan pekerjaan rehab, sedang atau berat itu ada konsultan tafsiran yang menilai barang bahan bangunan yang masih ada nilainya. Dihitung dan dijelaskan spesifikasi barang menurut persentasenya. Setelah itu dijumlahkan nilai tafsiran barang tersebut.

banner 336x280

Mungkin pihak Tarkim hanya melaksanakan teknis pembangunan saja melalui konsultan tentunya.

“Tapi harusnya pihak tarkim sendiri bertanya konsultasi dan tafsirannya sudah dilaksanakan belum. Karena itu standard SOP sebelum melaksanakan pekerjaan rehab,”pungkasnya.

E. Suhendi dalam komentarnya, Karena kalau untuk bangunan rehab itu harus ada konsultan perencanaan pembangunan dan konsultan tafsiran nilai bangunan yang akan direhab. Sebetulnya kabid dibidangnya lebih paham tapi mungkin untuk pelaksanaan dilapangan banyak yang dilewatkan.

Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan perolehan lainnya yang sah.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun bangunan gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran,” pungkasnya.

Sebelum berita ini tayang KPK Jabar sudah konfirmasi dengan kabid seksi bangunan di dinas perumahan kawasan dan permukiman (perkumpulan) Kab. Sukabumi. Apa yang ditanyakan kepada pihak dinas terkait bangunan rehab gedung itu semua tidak ada administrasi yang disetorkan kepada kas umum daerah karena tidak diminta, dan kalaupun KPK Jabar mau konfirmasi silahkan datang tanya langsung ke pihak penerima manfaat gedung yang direhab atau ke BPKAD Kab Sukabumi,” pungkas Kabid.

E. Suhendi menilai Dinas Perkim Kab. Sukabumi telah mengabaikan undang undang no 14 tahun 2008≈ tentang keterbukaan informasi publik karena lalai dalam menanggapi surat yang dilayangkan oleh Komite  Pencegahan Korupsi Jawa Barat Setda Kab. Sukabumi. Dan dinilai memberikan jawaban tidak mendasar dengan apa yang dipertanyakan oleh KPK Jabar, maka kami akan mengajukan gugatan kepada komisi informasi publik Jawa Barat dan akan menindaklanjuti kepada aparat penegak hukum yang membidanginya. Karena ini keputusan Presiden jadi dilindungi oleh UU, apapun aturannya itu harus ditaati kalau tidak urusannya Pidana,” pungkasnya.

Jurnalis | Tim Polisi News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *