Disinyalir Tempati Rumah Dinas Puskesmas Pangkalan Berandan Tanpa Ijin “Tiga ASN Akan dilapor ke Bupati”

Disinyalir Tempati Rumah Dinas Puskesmas Pangkalan Berandan Tanpa Ijin “Tiga ASN Akan dilapor ke Bupati”

POLISI NEWS | LANGKAT. Tiga unit rumah Dinas Dokter Puskesmas Pangkalan Berandan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang terletak di jalan Sutomo No..65 Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Rumah dinas milik Pemkab Langkat tersebut sudah bertahun-tahun sejak beberapa tahun lalu di digunakan untuk tempat tinggal oleh pegawai biasa Puskesmas Pangkalan Berandan yang berinisial, NR, MR dan Ml.

Mereka telah sengaja menempati rumah tersebut agar terkesan tak ingin pindah lagi sehingga para dokter yang seharusnya berhak atas rumah tersebut. Akhir para dokter yang seharus bisa menempati terpaksa pulang ke rumah masing- masing untuk bekerja melakukan pelayanan 24 Jam kesehatan tidak maksimal melayani masyarakat yang ingin berobat ke Puskesmas Pangkalan Berandan. Hal ini di sampaikan Alex Ketua NGo Komite Independen Anti Korupsi (KIAK) Sumatra Utara Kepada wartawan (28/8).

Lebih lanjut Alex mengatakan,” Kami telah melakukan investigasi ke Puskesmas Pangkalan Berandan belum lama ini dan kami juga telah melakukan konfirmasi kepada beberapa orang petugas yang ada di sana dan mereka mengungkapkan, rumah dinas tersebut saat ini memang sedang dalam masalah. Sebab rumah tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi tempat tinggal dokter yang mendapat kewajiban untuk bertugas jaga malam selama 24 jam, ini perintah Bupati Langkat. Namun oknum penghuni rumah masih bertahan dan terkesan enggan pindah dari rumah tersebut, Padahal mereka memiliki rumah pribadi.”

Dan atas temuan ini kami dalam waktu dekat akan melaporkan tiga orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut ke Bupati Langkat dan Aparat hukum terkait.

” Alasan apa sampai mereka untuk bertahan dan tidak mau mengosongkan rumah dinas tersebut. Padahal menurut informasi jika kepala puskesmas sudah berkordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk mencari solusi agar rumah tersebut dapat dikosongkan secara suka rela,” ucap Alex menirukan ucapan oknum petugas puskesmas minta identitas dirinya dirahasiakan pada wartawan.

Di tempat terpisah Muslim Ketua LSM KPK Kabupaten Langkat mengatakan, “Jika benar ini terjadi maka pegawai biasa yang saat ini menggunakan rumah tersebut diduga telah melanggar peraturan Presiden RI No.11 Tahun 2008.”ungkapnya.

Pegawai biasa pun bisa menempati rumah dinas. Asalkan ada izin dari Kepala Dinas yang berhak melalui Surat Izin Penempatan (SIP). Apakah mereka memiliki SIP. Kalau tidak punya maka mereka sadar dan mengosongkan rumah tersebut dengan suka rela jika tidak ingin bermasalah. Sebab tanpa mereka sadari mereka telah menghambat program Bupati Langkat dan melanggar peraturan hukum.

Kepala Puskesmas Pangkalan Berandan dr.Sri Wardani saat dikonfirmasi wartawan melalui HP Seluler pribadinya pada hari Minggu (29/08) ” Saya baru menjabat sebagai kepala Puskesmas Pangkalan Berandan dan rumah tersebut telah dipakai oleh pegawai Puskesmas, mengenai Surat Ijin Penempatan saya belum mengetahui.”

Memang benar saat ini kami membutuhkan rumah dinas tersebut untuk rumah jaga dokter tetapi masalah rumah saya sudah telah menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat untuk memberi solusi terkait pengunaan rumah tersebut.

“Saya sangat menjaga hubungan silaturahmi pada pegawai Puskesmas yang menempati rumah tersebut, dan jika tidak ada aturan yang melarang mereka mengunakan rumah dinas itu saya tidak menjadi masalah maka saya minta bantuan Dinas Kesehatan sebab merekalah yang mengetahui aturan hukumnya, “dr. Sri Wardani.

Jurnalis | Muslim Yusuf

Jurnalis Polisi News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top