Buntut Jembatan Putus, DPC Paralegal Kantor Hukum Subur Jaya Akan Gugat Kepada Kepala Desa Leuwiipuh dan PTPN III

Nasional77 Dilihat
banner 336x280

POLISI NEWS | LEBAK. Ketua DPC Pararegal dan Kantor Hukum Subur Jaya Fam Fuk Tjhong mengaku akan segera melayangkan gugatan terhadap Kepala Desa Leuwiipuh dan kepada pihak PTPN III ke Pengadilan Negeri Rangkabsitung dalam waktu dekat. Jumat, (12/4/2024).

Hal tersebut, menyusul adanya tragedi Jembatan Ciliman yang putus dan menelan belasan korban luka-luka akibat terjatuh ke sungai.

banner 336x280

“Dari kejadian kecelakaan yang diakibatkan jembatan gantung di desa Leuwiipuh pada tanggal 10 April 2024, saya Fam Fuk Tjhong sebagai Ketua DPC paralegal dari Kantor Hukum Subur Jaya sangat menyangkan atas indikasi kelalaian Kepala Desa yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat,”tegas Fam Fuk Tjhong pada awak media yang tergabung di Forum Wartawan Solid (FWS).

Menurut Uun sapaan akrabnya yang juga Ketua Relawan Rumah Sejuk yang aktif dalam kegiatan sosial, seharusnya Kepala Desa bisa menjadi Leader masyarakat dalam menyampaikan program kesejahteraan kepada para pihak. Bukan hanya duduk menjadi Kepala Desa serta diam tidak berbuat untuk mensejahterakan masyarakat.

“Secara komunikasi dan ke administrasian mungkin masyarakat tidak akan bisa mengajukan atau meminta pertanggungjawaban jawaban sosial kepada Perusahaan dan juga ke Kepala Desa, seharusnya peka dalam kesejahteraan masyarakat. Apalagi akibat Jembatan itu putus yang memakan korban hingga luka-luka. Seharus adanya pengawasan perusaahaan juga Kepala Desa,”ujar Uun.

Disisi lain, Uun juga menyoroti pihak PTPN III yang mana ada di wilayah tersebut yang seharusnya peduli terhadap kegiatan sosial dan peka yang mana sekala perioritas.

Kata dia, Program CSR Perusahaan telah diatur dalam Undang Undang PT No 40 tahun 2007 dan PP No 47 tahun 2012.

Seharus Perusahaan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap seluruh stakeholders baik karyawan, pemegang saham, konsumen, Pemerintah serta lingkungan masyarakat sekitar.

Lanjut Uun, agar Kepala Desa bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggung jawab jabatannya maka dengan ini pihaknya akan berkordinasi dengan sejumlah Lembaga dan Aktivis pergerakan untuk melakukan aksi nyata gugatan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa Leuwiipuh, serta gugatan terhadap PTPN III yang diduga lalai menjalankan kewajiban Sosial yang telah diatur dalam Undang Undang maupun Perpres serta Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016.

“Sehingga kedepan Kepala desa dan khususnya PTPN bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mensejahterakan warga. Jika ini kita biarkan maka cita-cita kemerdekaan tidak mungkin dapat tercapai untuk menuju rakyat yang adil dan Makmur. Kemudian, masyarakat jangan sampai hanya diperas keringatnya untuk membayar pajak tapi haknya menerima kesejahteraan dibungkam dan hilang. Dan kita akan ingatkan pihak PTPN agar memberikan haknya kepada warga melalui CSR yang wajib digelontorkan, sehingga bukan hanya terkena dampaknya saja,”tegas Uun.

Uun juga mengungkapkan bahwa bagi perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Presiden dapat dikenakan sanksi hukum atau denda resiko bisnis berupa pembekuan Perusahaan.

Hal itu, lanjut Uun, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 30 setiap masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
dapat mengadukan pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan.

Dan Pasal 31 ayat 2 juga ditegaskan jika dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud ayat (1)/ mediasi tidak tercapai dapat menempuh upaya hukum yang lain yang sesuai dengan perundang-undangan.

“Sudah saatnya kita bersatu tegakan keadilan wujudkan Kesejahteraan masyarakat sesuai Konstitusi perintah UUD 1945,”tandasnya.

Saat dikonfirmasi melalui via whatsappnya Kepala Desa Leuwiipuh Ade malah menyuruh wartawan untuk menelepon dirinya.

“Bel aja bos biar jelas,”singkatnya.

Ketika dikonfirmasi ulang untuk klarifikasi jawabannya tersebut, Ade Kepala Desa Leuwiipuh hingga berita ini diterbitakan belum memberikan jawaban.

Sementara itu pihak PTPN III Voni Nendy ketika dikonfirmasi mengaku akan melakukan survei Jembatan Ciliman yang putus tersebut.

“Nanti akan kami survey terkait dengan jembatan yang putus,”singkatnya.

Ketika ditanya kembali perihal bantuan CSR Perusahaan, dimana selama ini PTPN III sudah berdiri di wilayah tersebut, Vony tidak memberikan jawaban meskipun pesan yang dikirim centang dua.

Jurnalis | Dani Saeputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *