WALHI Jabar Kutuk Aksi Pembungkaman Isu Lingkungan Hidup

- Jurnalis

Rabu, 8 Oktober 2025 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POLISI NEWS | KAB. BOGOR. Tarik menarik kepentingan terhadap kisruh penegakan hukum alih fungsi lahan, kerusakan alam dan lingkungan hidup tak jarang menimbulkan permasalahan serius. Kerusakan hutan dan lingkungan hidup pun secara masif masih terjadi.

Indikasi adanya upaya pembungkaman maupun intimidasi yang dilakukan oleh oknum berkepentingan telah membuat masyarakat takut untuk mengungkap temuan dan fakta di lapangan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (WALHI Jabar) menyoroti adanya indikasi intimidasi, pembungkaman maupun pembunuhan karakter terhadap upaya penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup dan kerusakan hutan serta alih fungsi lahan. Tak jarang terjadi, aktivis dan pers menjadi target korbannya untuk pengalihan isu.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Eksekutif WALHI Jabar, Wahyudin, meminta Keterbukaan Informasi Publik dijalankan secara konsisten. “Kami juga mengecam apabila ada oknum pejabat atau pun siapa pun itu yang telah melakukan pembunuhan karakter kepada masyarakat atau media massa atau insan pers yang konsisten mengungkap isu lingkungan hidup,” tegasnya, Rabu (08/10/2025).

WALHI Jabar memandang pembunuhan karakter atau bentuk intimidasi harus di hentikan, dan jika terbukti pejabat dan oknum yang telah melakukan hal tersebut dapat di perkarakan secara hukum yang berlaku. “Ini salah satu penyebab hutan dan lingkungan hidup secara masif masih terjadi kerusakan,” ungkap aktivis yang akrab disapa Iwang.

Merujuk kepada Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah peraturan yang mengatur bahwa setiap orang atau kelompok dapat melayangkan permohonan informasi yang bersifat publik. Sehingga, jika ada orang atau kelompok yang memohonkan informasi wajib sifatnya pejabat pelayan publik (PPID) memberikan informasi secara terbuka kepada si pemohon.

“Jika pemohon tidak di respon maka dapat di bawa ke ranah sidang sengketa informasi publik. Segala jenis informasi tidak semua di kecualikan, bahkan tidak ada bahasa Rahasia. Sudah seyogyanya pemerintah memberikan pelayan informasi dengan baik dan transparan,” jelasnya.

Baca Juga:  Korban Iklan Migor Murah Di Medsos IRT Lapor ke Poldasu

Fakta yang terjadi di lapangan, kata Wahyudin melanjutkan, bentuk pembungkaman kepada warga yang ingin menyampaikan aspirasi juga bukan rahasia umum lagi. Kemungkinan adanya warga yang di takut-takuti oleh oknum sangat mungkin saja terjadi. Sehingga warga merasakan ketakutan berkepanjangan dan tidak lagi hak demokrasinya di dapat.

“Dalam segala aspek, tidak heran jika trend peningkatan konflik sosial di masyarakat meningkat karena tidak ada sosialisasi, dan informasi yang terbuka serta bermakna. Wajar jika akhirnya warga tiba-tiba menyampaikan aspirasi. Jika tidak ada aspirasi yang keluar bukan berarti warga setuju melainkan warga takut karena ada intimidasi yang kuat dari oknum,” bebernya.

Dengan itu, WALHI Jabar mengutuk keras kepada siapa pun yang melakukan pembungkaman dengan cara-cara mengintimidasi warga dengan bentuk apapun. WALHI Jabar juga mendukung implementasi UU Pers Tahun 1999 dijalankan secara konsisten. “Media massa dan insan pers memiliki peranan penting layanan publik yang bisa menopang segala bentuk informasi untuk kebutuhan khalayak warga,” imbuhnya.

Untuk diketahui, WALHI Jabar menyatakan berpegang teguh pada prinsipnya bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) perlu segera di cabut, salah satunya alasannya UUCK tidak memberikan ruang yang baik bagi rakyat dan lingkungan hidup. (*)

Jurnalis| Ricad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Dongkrak PAD dan Pembangunan, Pemerintah Kecamatan Raas Sumenep Desak Warga Lunasi Pajak 2026
Ground Breaking Masjid Agung Al-Mulk Sorong, Pemprov PBD: Simbol Persatuan dan Pintu Keberkahan
Serah Terima Jabatan Kepala Desa Bojongsari Berlangsung Khidmat, Dihadiri Kapolsek Kedungwaringin
Usai Dilantik Bupati Bekasi, Kades Ibut Ajak Warga Bersatu Bangun Desa
Dermaga Raas Sumenep Telan Anggaran Miliaran Rupiah: Tak Pernah Digunakan, Bangunan dan Mercusuar Kini Rusak Parah
Agung RPP Apresiasi Langkah Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo Terkait Penggeledahan Pesantren
Praktisi Hukum Minta Kasus Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo Tidak Dipolitisasi dan Berdasarkan Fakta
Bupati Tapteng Sampaikan Ranperda APBD TA 2027: Fokus Pemulihan Pascabencana dan Efisiensi Fiskal
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 06:07 WIB

Dongkrak PAD dan Pembangunan, Pemerintah Kecamatan Raas Sumenep Desak Warga Lunasi Pajak 2026

Kamis, 5 November 2026 - 15:50 WIB

Ground Breaking Masjid Agung Al-Mulk Sorong, Pemprov PBD: Simbol Persatuan dan Pintu Keberkahan

Kamis, 5 November 2026 - 15:45 WIB

Serah Terima Jabatan Kepala Desa Bojongsari Berlangsung Khidmat, Dihadiri Kapolsek Kedungwaringin

Rabu, 4 November 2026 - 20:47 WIB

Usai Dilantik Bupati Bekasi, Kades Ibut Ajak Warga Bersatu Bangun Desa

Selasa, 3 November 2026 - 08:40 WIB

Dermaga Raas Sumenep Telan Anggaran Miliaran Rupiah: Tak Pernah Digunakan, Bangunan dan Mercusuar Kini Rusak Parah

Berita Terbaru